Kupang (ANTARA) - Kakanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur Marciana D Jone menekankan kepada tim zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
“Pembentukan tim kerja tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 2 tim yang dibentuk, yakni Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) bertujuan untuk mewujudkan WBK dan WBBM dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas itu sendiri,” katanya di Kupang, Selasa, (27/2/2024).
Pengukuhan yang dilakukan oleh Kakanwil Marciana ditandai dengan pemasangan hand badge kepada Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, Rakhmat Renaldy, Koordinator Tim Kerja yakni Pimpinan TInggi Pratama pada Kantor Wilayah serta masing-masing ketua pokja.
Marciana mengingatkan kepada kedua tim yang dibentuk agar dapat saling bersinergi untuk bersama-sama, bahu membahu melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagai miniatur dari Reformasi Birokrasi juga sekaligus melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan pada aplikasi ERB Kemenkumham.
Dalam amanatnya, Kakanwil Marciana menegaskan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara sistematis dan konsisten serta proses manajemen pemerintahan harus ditingkatkan dari segi efisiensi dan efektivitasnya.
“Kita harus bisa membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya hal ini perlu dibarengi dengan peningkatan profesionalisme dan disiplin SDM Aparatur,” tandasnya.
Kakanwil Marciana juga menekankan seluruh anggota tim kerja dapat memahami dengan baik enam area perubahan yang menjadi ruang lingkup Pembangunan Zona Integritas, serta road map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.
Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTT pantau langsung TPS Khusus di Kupang
Mengingat, tujuan RB saat ini mengalami penyempurnaan dari “Pemerintah yang baik dan bersih” berubah menjadi “Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”.
Baca juga: Kemenkumham NTT sumbang 84 kantong darah
Baca juga: Kemenkumham NTT aktifkan kembali pos Imigrasi di sejumlah daerah
Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTT Ingatkan ASN jaga netralitas
Dia pun berharap berharap tim kerja dapat melakukan pemenuhan data dukung sesuai periode pemenuhan dengan substansi yang baik menyangkut pendokumentasian secara tertulis terkait upaya-upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi.
