Atapupu, salah satu kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Belu, di Nusa Tenggara Timur yang secara geografis berapit dengan negara baru Republik Demokratik Timor Leste (RDL), bekas provinsi ke-27 saat masih bergabung dengan NKRI.
Selain sebagai salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Belu, Atapupu memiliki karakteristik berbeda dari kecamatan lain di kabupaten tersebut, karena berada di sepanjang pesisir sebagian Pulau Timor yang gugusannya hingga merambah ke Dili ibu kota RDTL, yang memiliki pelabuhan yang dinilai strategis berada di depan laut Timor bagian selatan.
Pada masa-masa dulu pelabuhan Atapupu, menjadi salah satu pelabuhan alternatif, untuk sejumlah aktivitas pelayaran antarpulau di sepanjang gugusan laut dan pulau-pulau di provinsi kepulauan itu, seperti penyeberangan ke Pulau Alor, Lembata, juga ke Dili (waktu masih Timor Timur), serta ke sejumlah pulau lain di luar Nusa Tenggara Timur seperti, Pulaua Jawa, Sulawesi serta Kalimantan.
Pelabuhan Atapupu pun akhirnya menjadi pelabuhan sentra, aktivitas pelayaran dan bongkar muat penumpang dan barang seperti sembako, hewan ternak, serta sejumlah komoditas pertanian lainnya.
Di bagian lain kawasan pelabuhan yang saat ini sedang ditata itu, ada juga pelabuhan rakyat serta pelabuhan tambatan kapal nelayan, sebagai salah satu urat nadi warga nelayan di sepanjang pesisir daerah itu.
Begitu strategisnya pelabuhan Atapupu pasca Timor Timur merdeka 10 tahun silam dan membentuk negara Republik Demokratik Timor Leste, pelabuhan tersebut, saat ini menjadi salah satu lirikan dan tujuan kunjungan sejumlah pemangku kepentingan, baik dari unsur eksekutif maupun legisltaif, juga para investor, baik pusat maupun daerah, dalam maupun luar negeri.
Tak pelak semua lirikan dan kunjungan para pemangku kepentingan itu, hanya dengan satu misi, menjadikan pelabuhan Atapupu itu, sebagai pelabuhan transito atau pun jadi sentra perdagangan laut internasional ke Timor Leste.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya pun bermimpi, agar pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu, wilayah batas RI-RDTL dijadikan sentra dermaga singgah perdagangan internasional khusus ke Timor Leste.
"Ini agar ada peningkatan ekonomi warga di perbatasan tersebut," kata Lebu Raya.
Menurut dia, letak geografis pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu, yang sangat dekat dengar Timor Leste, sangat strategis jika dijadikan sebagai sentra pelabuhan perdagangan, ekspor dan impor sejumlah kebutuhan dari Nusa Tenggara Timur ke negara Timor Leste.
Dengan begitu, lanjut Lebu Raya, akan memberikan peluang bagi masyarakat terutama di Kabupaten Belu, meningkatkan ekonomi rumah tangga untuk kesejahteraannya.
Ia mengatakan, selama ini perdagangan internasional dari Indonesia ke Timor Leste, baru dibuka melalui Surabaya dan Sulawesi Selatan.
Padahal, Nusa Tenggara Timur memiliki sejumlah potensi perdagangan yang bisa diekspor ke Timor Leste.
Dia menyebutkan, sejumlah kebutuhan warga Timor Leste yang selalu disalurkan dari Nusa Tenggara Timur, di antaranya tekstil, sembako, bahan bangunan, peralatan kendaraan bermotor serta sejumlah kebutuhan dasar lain.
Sedangkan sejumlah barang kebutuhan yang selama ini didatangkan dari Timor Leste ke Nusa Tenggara Timur, antara lain, kopi, kemiri dan sejumlah jenis ternak.
"Apalagi kami memiliki pelabuhan laut Atapupu yang sangat potensial. Kenapa tidak dimanfaatkan," kata Lebu Raya.
Semakin Bergairah
Dengan dihidupkannya pelabuhan Atapupu sebagai sentra perdagangan internasional ke Timor Leste, kehidupan dan perputaran ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur khusus di Kabupaten Belu serambi negara RI semakin bergairah.
Menurut dia, sektor perdagangan perbatasan mulai dari pemanfaatan potensi pelabuhan Atapupu harus menjadi prioritas untuk dikembangkan di daerah perbatasan, demi kesejahteraan masyarakatnya.
Oleh karenanya, lanjut Lebu Raya, semua potensi perdagangan baik itu berkaitan dengan sentra perdagangan laut di pelabuhan Atapupu, juga mesti dikembangkan sentra perdagangan lainnya khusus di pasar-pasar tradisional perbatasan.
Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur, Abraham Paul Lyanto, bersepakat untuk menjadikan pelabuhan Atapupu sebagai pelabuhan sentra perdagangan internasional ke Timor Leste.
Menurut dia, letak pelabuhan Atapupu yang sangat dekat dengan Timor Leste, menjadikan pelabuhan tersebut, akan sangat strategis dan ramai serta menjadi salah satu pelabuhan alternatif perdagangan internasional ke Timor Leste.
Dia juga mengatakan, pengembangan status pelabuhan Atapupu sebagai sentra perdagangan internasional ke Timor Leste, tidak terlepas juga dengan menghidupkan kembali sejumlah pasar tradisional di perbatasan yang ada.
Untuk menggairahkan sejumlah pasar tradisional itu, Paul Lyanto mengatakan, butuh kebijakan khusus berupa zona perdagangan bebas di pasar-pasar tradisional dan pasar moderen perbatasan negara RI-Timor Leste, untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakatnya.
Dia mengatakan, dengan diberikannya kebijakan pemberlakuan zona perdagangan bebas tanpa pajak di pasar perbatasan, akan memancing gairah masyarakat di serambi negara RI-Timor Leste itu untuk mengembangkan usaha ekonomi produktifnya, untuk kepentingan peningkatan ekonomi rumah tangga mencapai kesejahteraannya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur itu mengatakan, untuk meningkatkan gairah dan semangat berdagang para pedagang di pasar-pasar tradisional dan modren dua negara di pasar perbatasan, bisa dilakukan jika mendapatkan sejumlah kebijakan termasuk membebaskan semua pedagang dari pajak yang menjadi kewajibannya.
Dengan begitu, gairah dan semangat para pedagang akan dipacu untuk kembali memanfaatkan sejumlah fasilitas pasar yang sudah dibangun di daerah batas negara itu, untuk kepentingan ekonomi produktifnya.
"Kami prihatin atas kondisi pasar-pasar yang dibangun di perbatasan yang saat ini tidak lagi beraktivitas karena sejumlah alasan, termasuk alasan pajak tersebut. Ini akan sangat merugikan masyarakat pedagang kecil kita di daerah batas," kata dia.
Menurut dia, kebijakan pembentukan sebuah zona perdagangan bebas tersebut, bisa dibuat sama seperti yang dilakukan di sejumlah daerah perbatasan lain di NKRI ini.
"Kenapa pasar perbatasan di Kabupaten Belu tidak bisa kita lakukan," kata Paul Lyanto dengan nada tanya.
Dia mengatakan, secara khusus Kadin Nusa Tenggara Timur akan membuka kerja sama trilateral di bidang perdagangan antara Pemerintah RI-Australia dan Timor Leste, untuk bisa menggairahkan iklim perdagangan serta investasi lainnya di tiga negara tetangga tersebut, untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara, terutama warga yang bermukim di perbatasan negara.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Kadin Timor Leste dan sudah ada jawaban positif. Kita akan buka hubungan kerja sama Darwin-Kupang dan Dili," kata Paul Lyanto.
Dia meyakini, jika kondisi zona perdagangan bebas di pasar perbatasan sudah terjadi, maka bisa dipastikan aliran barang yang keluar dan masuk ke wilayah perbatasan khususnya dan Nusa Tenggara Timur umumnya itu, bisa merangsang kemajuan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya.
"Kami punya pelabuhan Atapupu di batas RI-Timor Leste yang strategis dan bisa dijadikan sebagai sentra arus keluar dan masuk barang dagangan," kata paul Lyanto.
Atapupu Berbenah
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Atapupu, Simon Baon, mengaku, pelabuhan Atapupu saat ini sedang terus berbenah semua aspeknya baik aspek peningkatan kapasitas juga kualitas fasilitas yang ada, untuk menggapai impian menjadikan pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan transit dan sentra perdagangan internasional, khusus ke Timor Leste.
Dia mengakui, saat ini, dermaga sandar kapal penumpang dan kapal barang masih memiliki luasan yang belum memadai dengan panjang dermaga 162 meter, dengan lahan peti kemas 60 meter.
Kendati begitu, upaya pembenahan terus dilakukan, demi percepatan pencapaian impian seluruh masyarakat agar bisa menjadikan pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan perdagangan internasional.
Saat ini, kata Simon, sedang dilakukan pengembangan peningkatan fasilitas pelabuhan Atapupu dengan melakukan pengerukan dan peningkatan volume dermaga bongkar peti kemas, dengan alokasi anggaran Rp22 miliar lebih yang bersumber dari APBN.
"Kami berharap semua pelaksanaan peningkatan fisik pelabuhan demi peningkatan fasilitas pelabuhan Atapupu bisa menjadi pintu masuk pengalihan status dermaga tersebut menjadi dermaga transit perdagangan internasional ke negara Timor Leste, juga ke daerah lain di luar Nusa Tenggara Timur," kata Simon.
Dari aspek bongkar muat barang hingga saat ini, Simon mengaku sudah cukup bergairah dengan terjadinya peningkatan yang cukup tajam dari waktu, ke waktu secara akumulatif.
Dia menyebutkan, untuk September 2012, jumlah barang yang dibongkar di pelabuhan Atapupu mencapai 5.731 ton/meter kubik, jumlah penumpang 57 orang, bahan bakar minyak berjumlah 4.029 ton, dengan kapal yang sandar berjumlah 61 unit dengan kekuatan 19.611 Grosstonase (GRT).
Jumlah itu meningkat jika dibanding dengan aktivitas yang sama pada bulan Agustus, yang hanya dengan 43 unit kapal dengan kekuatan 23.252 GRT, dengan jumlah barang 11.313 ton, jumlah orang 23 dan jumlah bongkar bahan bakar minyak 4.486 ton.
Sedangkan untuk aktivitas muat, pada bulan September yang lalu, barang yang dimuat berjumlah 59.259 ton, penumpang 184 orang serta hewan khusus sapi berjumlah 2.946 ekor.
Sementara untuk aktivitas muat pada bulan Agustus 2012, barang berjumlah 4.856 ton, penumpang 24 orang serta hewan khusus sapi 5.857 ekor.
Memang dari data tersebut, lanjut Simon, ada terdapat penurunan dari jumlah tonase barang bongkaran dengan kapasitas kekuatan kapal yang sandar antara bulan Agustus dan September, namun kalkulasi secara fluktuatifnya, mengalami peningkatan dari Agustus ke bulan September.
"Rata-rata barang yang dibongkar di pelabuhan Atapupu berupa sembilan bahan pokok masyarakat, bahan bangunan serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya," kata Simon.
Tokoh masyarakat di Atapupu, Yulius Koiasa, mengatakan masyarakat di Atapupu sangat berharap pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya di negara ini, bisa segera merealisasikan mimpi masyarakat di batas negara itu, untuk menjadikan pelabuhan Atapupu sebagai pelabuhan sentra perdagangan laut internasional.
"Banyak dampak yang bisa diperoleh masyarakat dari perubahan status pelabuhan Atapupu menjadi pelabuhan sentra perdagangan internasional, yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat di daerah itu," kata Yulius.
Dia berharap impian masyarakat tersebut, juga menjadi mimpi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat lain dan pemangku kepentingan di NKRI ini, untuk bisa mengejar dan menggapainya, demi kesejahteraan masyarakat di daerah serambi negara RI-RDTL itu.
