Madinah, Arab Saudi (ANTARA) - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI, Hilman Latief menegaskan bahwa nota diplomatik yang dikirim Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan haji Indonesia bukanlah teguran, melainkan bentuk komunikasi resmi antarpemerintah yang isinya telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Indonesia.
“Isi nota tersebut merupakan isu-isu yang sudah kami bahas, selesaikan, dan konsolidasikan bersama Kementerian Haji Saudi jauh sebelum puncak haji. Jadi, bukan hal baru,” kata Hilman dalam jumpa pers di Madinah, Arab Saudi, Jumat (20/6).
Ia menyoroti ramainya pemberitaan terkait bocornya isi nota diplomatik tersebut di media, yang menurutnya tidak menggambarkan substansi sebenarnya.
Surat resmi itu diterima oleh Menteri Agama, Dirjen PHU, dan Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Timur Tengah. Isinya memuat sejumlah catatan teknis yang lazim muncul setiap musim haji dan menjadi bagian dari evaluasi rutin.
Catatan tersebut meliputi masalah ketidaksesuaian data manifes penerbangan akibat pergantian jamaah, pergerakan sebagian jamaah dari Madinah ke Makkah yang tidak melalui skema perusahaan layanan (syarikah), serta dinamika penempatan hotel yang melibatkan jamaah dari syarikah berbeda dalam satu kloter.
“Semua sudah kami tangani bersama mitra Saudi, tidak ada pelanggaran prinsip. Bahkan dalam banyak hal, kami justru proaktif mencari solusi di lapangan,” ujar Hilman.
Meskipun Arab Saudi memberikan catatan terhadap penyelenggaraan haji Indonesia, menurut Hilman, nota tersebut tidak menyebutkan adanya konsekuensi dari nota tersebut terhadap kuota haji Indonesia tahun 2026.
Penetapan kuota, menurut dia, merupakan proses terpisah yang akan diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Arab Saudi pada 10 Juli 2025 atau bertepatan dengan 15 Muharram 1447 Hijriah melalui platform Nusuk Masyar.
Kesehatan lansia
Catatan lainnya adalah menyangkut kondisi kesehatan jamaah lansia yang menjadi perhatian Saudi. Menurut Hilman, hal itu telah menjadi fokus pemerintah sejak awal keberangkatan dan akan menjadi bahan perbaikan ke depan, termasuk soal seleksi jamaah risiko tinggi.
Adapun mengenai mekanisme penyembelihan dam (hadyu), Hilman menyatakan Indonesia telah menjalin komunikasi intensif dan menyiapkan kontrak dengan platform resmi Saudi, Adahi, meskipun implementasinya masih menyesuaikan kesiapan jamaah.
Nota ini adalah bagian dari diplomasi kerja sama. Kemenag bersyukur Saudi menyampaikannya secara formal.
"Ini menunjukkan hubungan yang sehat, terbuka, dan saling membangun,” tegasnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenag tegaskan nota diplomatik Saudi bukan teguran
