Labuan Bajo (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan Kabupaten Manggarai Barat meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) prioritas dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,49 persen dari total jumlah penduduk.
"UHC prioritas berarti cakupan peserta BPJS sudah di atas 98 persen dan keaktifannya lebih dari 80 persen, Manggarai Barat sudah mencapai angka 99,49 persen dan 88,9 persen," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, Nara Grace Br Ginting dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan kerja Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena ke Labuan Bajo.
Nara Grace Br Ginting menambahkan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Manggarai Barat merupakan cakupan kepesertaan tertinggi dari empat kabupaten lainnya dalam wilayah Kerja BPJS Kesehatan Ende yakni Kabupaten Ende, Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo
Predikat UHC, lanjut dia, memberikan kemudahan bagi masyarakat di Manggarai Barat dalam mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK), tanpa harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan akses kesehatan yang adil dan menyeluruh hanya dapat terwujud bila seluruh masyarakat memiliki identitas kependudukan yang valid, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) sebagai prasyarat utama integrasi dengan layanan BPJS Kesehatan.
“Identitas kependudukan adalah kunci, tanpa KTP, masyarakat berisiko kehilangan akses ke layanan kesehatan yang dijamin negara dan ini bukan soal administrasi semata, tetapi soal keberlangsungan hidup warga,” katanya.
Ia juga menjelaskan pembangunan kesehatan di Provinsi NTT tidak bisa lepas dari pembenahan data dasar kependudukan, sehingga ia juga mendorong agar pemerintah daerah mempercepat proses pendataan kependudukan.
“Setara dengan BPJS adalah KTP, maka dari itu, pendataan di desa, kelurahan, dan kecamatan harus tuntas karena dari sanalah semua akses negara terhadap warganya dimulai,” katanya.
Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng dalam sambutannya menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk menjamin keberlanjutan program BPJS Kesehatan di tengah penonaktifan bantuan JKN pusat untuk periode Juni-Desember 2025.
“Kami sudah antisipasi dengan menyiapkan anggaran, ini bentuk komitmen kami agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal meski ada penyesuaian dari pusat,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemkab Manggarai Barat akan terus diperkuat agar tidak ada warga yang terlewat dari akses layanan kesehatan yang memadai.
"Audiensi ini menjadi momentum penting dalam mendorong digitalisasi dan integrasi data kependudukan dengan sistem layanan kesehatan," katanya.
Ia juga menilai kunjungan kerja Gubernur NTT ke Manggarai Barat bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari strategi besar dalam memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak dan adil.
