Kupang (ANTARA) - Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota di provinsi berbasis kepulauan ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing mulai 2020.
"Saya harapkan pada tahun 2020 nanti setiap kabupaten/kota di NTT ini mulai meningkatkan PADnya masing-masing untuk bisa membantu Pemprov NTT," katanya di Kupang, Senin (29/4).
Hal ini disampaikannya disaat menyampaikan arahan pada pembukaan acara Rapat Kordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2019 di salah satu hotel di Kupang.
Ia menegaskan setiap kepala daerah, harus pintar dan inovatif dalam mencari cara-cara legal dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
"Contohnya para operator jaringan handphone (HP), dapat pemasukan sampai triliunan dari hasil penjualkan pulsa di NTT, tetapi pemasukan untuk daerah tidak ada sama sekali," ujar dia.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya sudah memanggil sejumlah operator seluler untuk memberikan penjelasan.
Baca juga: Kontribusi PT Flobamor terhadap PAD NTT sebesar Rp1,5 miliar
"Tadinya mereka ragukan orang NTT sebagai termiskin ketiga, tidak bisa beli pulsa. Tetapi begitu kita lihat data, ternyata tinggi sekali pulsa yang dibeli masyarakat NTT, bisa capai triliunan rupiah," tambah dia.
Ke depan, kata dia, pihaknya sudah minta kontribusi dari setiap operator untuk daerah untuk membantu meningkatkan PAD di daerah operator itu berinvestasi.
"Saya kira ke depan kita semua akan berusaha untuk tingkatkan PAD kita, tetapi teman-teman yang kelola keuangan harus profesional,” tambah mantan anggota Komisi V DPR RI itu.
Untuk diketahui, kegiatan Rakor Keuangan ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-NTT, asisten yang membidangi Keuangan, Kepala Badan Keuangan Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Anggaran beserta Kepala Sub Bidang Anggaran daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari dari Senin (29/4) sampai dengan Selasa (30/4).
Tujuan Rakor tersebut adalah mengevaluasi pelaksanaan keuangan daerah, kesepakatan dan pengoptimalan pengelolaan keuangan daerah untuk meraih opin Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).
Serta upaya penyelarasan perencanaan keuangan Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 sampai 2023.
Baca juga: Pada 2023, PAD NTT ditargetkan Rp3 triliun
Baca juga: Kontribusi Bank NTT terhadap PAD mencapai Rp66 miliar
