NTT siap cetak 100 BUMDes unggulan

id Penguatan BUMDes di NTT

NTT siap cetak 100 BUMDes unggulan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk (ANTARA FOTO/Benediktus Jahang)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Nusa Tenggara Timur akan menyeleksi badan usaha milik desa (BUMDes) di provinsi setempat untuk dikembangkan menjadi BUMDes unggulan.
Kupang (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Nusa Tenggara Timur akan menyeleksi badan usaha milik desa (BUMDes) di provinsi setempat untuk dikembangkan menjadi BUMDes unggulan.

"Sesuai dengan perintah gubernur (Gubernur NTT Viktor Laiskodat, red) bahwa target ke depan ini NTT harus memiliki 100 BUMDes yang hebat, karena itu kami sedang lakukan seleksi untuk menentukan yang akan dikembangkan sebagai unggulan," kata Kepala Dinas PMD NTT Sinun Petrus Manuk kepada Antara di Kupang, Rabu (8/5).

Ia menjelaskan, sesuai target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi maka akan dibentuk sebanyak 1.500 BUMDes hingga tahun 2023.

Namun, lanjutnya, karena ada tingkat kesulitan tersendiri dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes sehingga pemerintah provinsi menargetkan akan memperkuat sebanyak 100 BUMDes yang akan dijadikan unggulan.

"Seperti yang ditegaskan Pak Gubernur (Gubernur NTT Viktor Laiskodat, red), cukup 100 BUMDes saja yang benar-benar hebat. Kami sedang seleksi dan sudah terdaftar 200 BUMDes yang diusulkan dari 21 kabupaten," katanya.

Menurutnya, BUMDes-BUMDes yang dipilih akan diperkuat dari sisi sumber daya manusia maupun kelembagaan untuk mengelola berbagai potensi di desa sebagai kekuatan ekonomi baru. "Prinsipnya nanti satu BUMDes satu produk unggulan," katanya.

Sinun Petrus mengatakan, BUMDes di provinsi setempat semakin bertumbuh pesat dengan jumlah saat ini sudah mencapai 1.087 BUMDes.

Baca juga: Delapan objek wisata penyanggah di NTT dikelolah BUMDes

Hanya saja, lanjutnya, BUMDes yang dinyatakan aktif sekitar 781 BUMDes. "Tapi data ini perlu dipantau langsung di lapangan karena aktifnya seperti apa belum diketahui secara pasti," katanya.

Untuk itu, pihaknya berencana membentuk tim pengendali BUMDes untuk upaya pengendalian terutama berkaitan dengan tujuan mencari profit untuk pembangunan desa bisa tercapai.

"Jadi nanti BUMDes tidak hanya dengan rencana musyawarah desa dan dibentuk tetapi meski kirim proposal ke tim pengendali lalu kami kaji dengan para pakar terkait eksistensinya, profit, usahanya apa, dan lainnya, kemudian disetujui baru bisa dibuka," katanya.

Baca juga: Hanya 781 BUMDes di NTT berstatus aktif
Baca juga: BUMDes Honihama bantu pasarkan hasil bumi petani