Kupang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Catur Ariyanto Widodo mengatakan ingin melakukan penataan terhadap BUMDes-BUMDes di provinsi berbasis kepulauan itu, agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai tujuan pembentukannya.
"Kami perlu sampaikan bahwa kami sendiri belum mempunyai data BUMDes yang lengkap di seluruh NTT. Jadi ini merupakan suatu permulaan bagi kami agar kemudian kami bisa mendaftar BUMDes sekaligus juga menilai kapasitas dari masing-masing BUMDes yang ada di Provinsi NTT," kata Catur Ariyanto Widodo di Kupang, Selasa (15/10).
Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan usai pembukaan kegiatan bimbingan teknis program akselerasi peningkatan kualitas sumber dya manusia (SDM) pengelola keuangan BUM Desa.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi Kanwil DJPb NTT dengan Politeknik Keuangan Negara STAN tersebut diikuti 24 perwakilan BUMDes dari Kabupaten Kupang.
Catur Ariyanto Widodo mengatakan kegiatan ini dalam rangka penguatan pengelolaan BUMDes untuk mendorong peningkatan perekonomian dan potensi desa.
"Sebagai permulaan kami mengundang 24 BUMDes di Kabupaten Kupang untuk mendapat pelatihan ini. Kebetulan kami mendapat dukungan dari Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntasi Negara. mungkin rekan-rekan media juga tau yah kalau PKN STAN itu fokus di dalam mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang pengelolaan keuangan negara," katanya.
Baca juga: DJPb catat penerima KUR di NTT meningkat pada Juni
Baca juga: DPJb bilang NTT belum bisa lepas dari APBN
Jadi intinya ini merupakan langkah awal kami kemudian menata BUMDes yang ada di Provinsi NTT, karena kami sendiri sampai saat ini juga belum tau secara keseluruhan. Memang ada 3.137 desa tetapi untuk BUMDes di masing-masing desa kita belum tau seberapa banyak BUMDes," katanya.
Mengenai hasil evaluasi, ia mengatakan kalau BUMDes evaluasinya itu sebetulnya secara langsung oleh Dinas PMD di kabupaten karena itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah yang ada.
Tetapi kemudian yang kami lakukan sebagai bagian dari pengelola keuangan negara adalah membantu untuk kemudian meningkatkan kapasitas dari BUMDes-BUMDes ini.
"Jadi ini hal yang simultan, tidak hanya kami saja, pemerintah daerah juga melakukan pembinaan dan sebagainya, tetapi dalam spesifik pengelolaan keuangan negara itu memang teman-teman dari PKN STAN inilah salah satunya yang ada," katanya menambahkan.
Mengenai masalah pengelolaan anggaran BUMDes dia mengatakan itulah paradigmanya yang ingin kita ubah. Kalau kita bicara desa dengan transfer ke daerah memang dana desa itu nantinya akan digunakan untuk keperluan masyarakat desa.
Dana desa itu apakah untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat desa, untuk pembangunan-pembangunan yang ada di desa, untuk ketahanan pangan yang ada di desa dan sebagainya.
Tetapi di sisi lain ada sebagian uang dari dana desa itu yang sebetulnya bisa digunakan untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.
Tujuannya adalah dana desa itu tidak habiskan tapi harus bisa menghasilkan duit ataupun menghasilkan kesejahteraan pada masyarakat.
"Jadi kalau BUMDes itu tidak hanya untung tetapi juga menghasilkan kesejahteraan masyarakat kira-kira seperti itu," kata Catur Widodo menjelaskan.
DJPB sebut pemerintah pusat ingin menata BUMDes di NTT
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT Catur Ariyanto Widodo (kiri) didampingi Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Evy Mulyani (kanan). (ANTARA/Bernadus Tokan)
"Jadi kalau BUMDes itu tidak hanya untung tetapi juga menghasilkan kesejahteraan masyarakat kira-kira seperti itu,"
