"Artinya bahwa selama ini para petani hanya menjualnya baik kepada pedagang perantara, pedagang pengumpul, ataupun langsung ke perusahan. Namun sayang harga jual selalu saja tidak menentu sebab lebih banyak diatur oleh pembeli," katanya kepada Antara di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/6).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan sudah dimulainya ekspor perdana rumput laut ke Argentina berjumlah 25 ton yang untuk pengiriman berikutnya bertambah menjadi 200 ton.
Ia menilai bahwa dengan adanya program dukungan pemerintah seperti ini maka hasil produksi rumput laut petani tidak lagi akan menumpuk dan harga jual akan lebih tinggi.
"Tentu saja pemerintah sudah punya patokan harga sendiri yang tak bisa diatur-atur lagi, dan harga jual yang dibeli pastinya tidak akan merugikan petani rumput laut di NTT ini," ujar James yang juga Anggota International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk Program Pemberdayaan Ekonomi itu.
Baca juga: Ekspor rumput laut diharapkan terus berkelanjutan
Namun sayangnya, kata dia, PT Rote Karaginan Nusantara (RKN) yang menjadi perantara saat in baru mengambil rumput laut dari para petani di tiga daerah saja di NTT yakni Kabupaten Kupang, Rote, dan Alor.
Padahal, menurut dia, beberapa kabupaten seperti Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, dan sebagian pulau Flores punya potensi rumput laut yang sangat bagus.
"Sebetulnya seluruh wilayah pesisir NTT memiliki potensi untuk pengembangan rumput laut, hanya saja belum dioptimalkan. Pemerintah atau pihak berkompeten belum bekerja optimal," ujar dia.
Oleh karena itu ia mengusulkan agar pemerintah provinsi mengkoordinasikan seluruh wilayah produsen rumput laut di NTT agar pemerintah daerah kabupaten di provinsi itu serius memperhatikan petani rumput laut.
Baca juga: Pemerintah NTT siapkan 8.800 orang budidayakan rumput laut
