Pandangan Presiden Jokowi tentang Indonesia 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo bersedia menerima tim dari Perum LKBN ANTARA untuk sebuah wawancara khusus tentang Indonesia ke depan dan berbagai macam persoalan yang harus dibenahi sampai 2024. Apa yang akan terjadi dan terlihat serta dirasakan rakyat Indonesia pada 2024 nanti? Ikuti hasil wawancaranya.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Kabinet Kerja jilid II bisa saja diisi oleh anak muda di bawah 30 tahun yang diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan global yang bergerak sangat cepat.

"Dunia semakin dinamis, membutuhkan warna anak-anak muda yang dinamis, energik, menyesuaikan perubahan jaman dengan cepat. Kira-kira itu bayangannya. Bisa aja nanti ada menteri 20 tahun, 25 tahun, bisa saja," kata Jokowi saat wawancara khusus dengan ANTARA di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (12/6).

Kepala Negara mengatakan perubahan global yang sangat cepat dan dampak revolusi industri 4.0 yang mencapai 3.000 kali lipat dari revolusi industri pertama membutuhkan warna baru serta menteri-menteri dengan kemampuan yang cepat menyesuaikan jaman.

"Butuh menteri dengan kemampuan menyesuaikan, dinamis, energik, fleksibel, cepat menyesuaikan, tidak rutinitas. Paling tidak senang saya dengan rutinitas. Kita akan ditinggal kalau seperti itu," tutur Jokowi.

Presiden juga mengisyaratkan menteri-menteri yang akan datang akan diisi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan eksekutor dan manejerial yang kuat. "Butuh menteri-menteri memiliki manajerial yang kuat. Ngerti manajemen yang benar, sehingga hasil-hasilnya lebih konkret," tegasnya.

Selain integritas dan loyalitas, lanjut Jokowi, dua hal di atas penting karena perubahan dunia sangat cepat. "Nggak mungkinlah seperti dulu yang perencanaan ini, perencanaan ini. Perubahannya setiap hari berubah-ubah, makin fleksibel, makin cepat memutuskan itu yang semakin eksis di sebuah negara. Itu menurut saya," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap Kabinet Kerja Jilid II nantinya akan semakin lebih baik dan para menterinya memiliki eksekusi kuat terhadap program-program yang akan dijalankan.

Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa setiap periode waktu membutuhkan kabinet dan menteri-menteri yang memiliki karakter yang berbeda dengan sebelumnya. "Nggak mungkin sama, karena kita akan fokus, misalnya, ke pembangunan sumber daya manusia, maka arahnya ke situ," imbuhnya.

Fokus 3 hal
Di bagian lain Presiden Joko Widodo mengatakan Kabinet Kerja Jilid II ke depan akan fokus pada tiga hal meliputi penguatan fondasi pada penyelesaian proyek infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara besar memerlukan fondasi-fondasi yang kuat agar bisa bersaing dengan negara-negara lain.

“Fondasi itu diperlukan dalam rangka kompetisi kita dengan negara-negara lain dan saya melihat memang kenapa kita lima tahun ke belakang kita fokus pada infrastruktur karena stok infrastruktur kita, kita lihat memang masuk baru pada angka baru 37 persen,” kata Jokowi.

Hal itu, kata Presiden, berarti bahwa mobilitas barang, orang, jasa, dan logistik banyak yang terhambat dan biaya-biaya itu menjadi tinggi karena ini tidak tertangani dengan baik.

Menurut dia, dibandingkan dengan negara-negara tetangga saja, biaya logistik di Indonesia bisa sampai 2 s.d. 2,5 kali lipat lebih tinggi. “Artinya, infrastruktur kita enggak siap sehingga kita fokus di situ, fokus saja sudah. Kemudian lima tahun ke depan kita masih menyelesaikan ini, masih banyak yang harus diselesaikan infrastruktur kita,” katanya.

Namun, Presiden menegaskan bahwa ke depan Kabinet Kerja selanjutnya akan mulai bergeser strategi pembangunan SDM.

“Ini nanti juga fondasi meskipun ini nanti dua-duanya sebetulnya kalau kita hitung secara return politik, return ekonomi enggak bisa langsung dinikmati tetapi ini perlu, perlu kalau kita mau return ekonomi cepat, return politik datang, ya, gedein saja subsidi, rakyatnya senang kita dapat return-nya. Akan tetapi, ini tidak kita lakukan karena kita tahu ini fondasi yang akan membawa negara ini pada sebuah negara yang efisien sehingga bisa berkompetisi,” katanya.

Fokus yang ketiga adalah fondasi penguatan reformasi birokrasi dan reformasi struktural untuk merespons perubahan yang begitu cepat. Menurut Jokowi, reformasi birokrasi akan mendorong megara makin efisien.

“Tiga hal ini yang menurut saya yang sangat diperlukan negara kita agar kita tidak terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap yang ini menurut saya banyak dialami negara-negara lain,” katanya.

Setelah itu, kata Jokowi, baru kemudian melangkah ke fokus keempat, yakni teknologi inovasi yang disebutnya sebagai tahapan besar berikutnya. Ia menyebutkan tiga hal itu akan menjadi pedoman makro dengan tataran mikro yang juga harus dikuasai oleh menteri-menterinya secara detail.

Namun, Presiden menegaskan bahwa menteri-menteri dalam kabinet selanjutnya akan makin simpel dari sisi penugasan tetapi fokus. “Menteri-menteri ini ke depan akan makin simpel, sudah kamu menteri apa, menteri apa, misalnya dua sajalah selesaikan pekerjaan ini dan ini selama lima tahun. Rampung,” katanya.

Komunikasi
Presiden Joko Widodo mengaku bahwa rahasianya untuk menjaga kekompakan koalisi partai pengusung dalam pemerintahan periode 2014-2019 adalah komunikasi.

"Lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen (partai politik), semua bisa dibicarakan. Saya kira dari pengalaman tidak ada masalah," kata Presiden Joko Widodo

Pada periode 2014-2019, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung Koalisi Indonesia Hebat, yaitu PDI-P, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, dan PKP Indonesia sejak Pemilu 2014.

Selanjutnya PPP turut bergabung dan pada September 2015, Partai Amanat Nasional juga ikut bergabung, terakhir, pada Januari 2016, Golkar secara resmi ikut bergabung. Artinya, menurut Presiden, ia pun masih membuka kemungkinan untuk partai yang bukan koalisinya pada periode 2019-2014 untuk bergabung.

"Ya gabung, gabung saja. Saya kan selalu terbuka, siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo. Kita ini kan tidak kenal oposisi murni, tidak ada, jadi ya kita yang paling penting komunikasi," ungkap Presiden.

Dari sembilan partai yang memenuhi ambang batas parlemen 4 persen, lima di antaranya adalah partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, yaitu PDIP, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP lolos dengan total perolehan suara mencapai sekira 54,5 persen.

Namun Presiden menegaskan tidak pernah membahas jatah menteri untuk satu parpol tertentu. "Tanya saja ke partai-partai, apa pernah kita bicara masalah menteri atau menteri apa? Tidak pernah, beliau-beliau tahu itu hak prerogatif presiden, ya logis persentase 'gede' masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat, ya tidak begitu, bukan penjatahan, normal saja," ungkap Presiden.

Dunia pendidikan
Presiden Joko Widodo menjanjikan perubahan besar di dunia pendidikan Indonesia melalui sistem aplikasi yang menjangkau seluruh perubahan yang ada dengan dukungan anggaran pendidikan 20 persen.

“Ya nanti di situ yang akan ada perubahan besar, harusnya dengan angka 20 persen itu kita bisa misalnya meraih kualitas SDM kita lebih baik,” katanya sembari menambahkan selama ini penempatan anggaran pendidikan lebih banyak yang tidak memberikan keluaran atau output yang konkret.

Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah akan menyiapkan aplikasi sistem yang mendukung perubahan menjadi lebih baik. “Sehingga yang namanya kualitas siswa, kualitas guru, kita ini negara sebesar ini dengan 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota, 74.900 desa bayangkan kalau tidak ada aplikasi sistem yang bisa menjangkau semuanya ya perubahan itu,” katanya.

Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya peran kementerian yang menyangkut pendidikan termasuk Kemendikbud, Kemendikti, dan Kemenag. “Insha Alloh saya yakin selesai, yakin selesai saya. Ada perubahannya sehingga outputnya konkret,” kata Jokowi.

Ia mencontohkan, kualitas guru yang betul-betul meningkat dengan tolak ukur dan standar kompetensi melalui sertifikasi. “Kan sudah sertifikasi, ya apa hasil dari sertifikasi konkretnya karena saya senang yang konkret yang nyata, juga yang berkaitan misalnya dengan pendidikan vokasi, harus ada perubahan betul harus ada perubahan guru yang punya kemampuan melatih,” katanya.

Menurut Jokowi, jumlah guru yang menguasai vokasi harus berjumlah 80 persen sementara 20 persen sisanya baru guru normatif. Sebab di situlah kata dia, skill untuk keterampilan diujikan.

“Misalnya guru SMK jurusan mesin ya betul-betul ngerti mesin, bagaimana merakit mesin, ngerti semua sehingga terobosan-terobosan seperti itu keluar sehingga guru SMK itu betul-betul memiliki skill mengajar muridnya sampai saat keluar (selesai) sekolah betul-betul diterima (pasar),” katanya.

Perang dagang
Terkait perang dagang saat ini, Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi global yang memanas akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia.

“Kalau saya melihat, ya itu tantangan, tapi itu opportunity, peluang gede kalau bisa mengambil, peluangnya kita sendiri,” kata Presiden Joko Widodo dan menambahkan meski menimbulkan gejolak perekonomian global, ia berpandangan bahwa perang dagang tersebut sebenarnya memunculkan peluang bagi Indonesia jika dapat dimanfaatkan dengan baik.

Presiden mencontohkan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemasok furniture, elektronik, dan tekstil/garmen yang selama ini lebih dari 50 persen pasokannya dikuasai oleh China.

“Perang dagang ini dampaknya gede banget, kalau kita enggak cepat ya enggak dapat itu,” kata Kepala Negara dan menambahkan dari sisi investasi, Indonesia juga harus mempersiapkan diri dari faktor pengusahanya dalam rangka hilirisasi dan industrialisasi.

“Kita problemnya tidak pernah bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Ini kesempatan supaya neraca kita bisa jadi positif, enggak mudah tapi menurut saya ada peluang besar tidak perlu terlalu ditakuti tapi perlu waspada,” kata Jokowi.

Presiden kemudian dalam pertemuan dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di hari yang sama melanjutkan, tarif bea masuk terhadap produk-produk Tiongkok oleh pemerintah Amerika Serikat dalam perang dagang tersebut misalnya dapat dimanfaatkan Indonesia untuk masuk ke pasar Negeri Paman Sam tersebut.

Indonesia disebutnya harus dapat memperbesar ekspor produk-produknya ke Amerika Serikat. "Saya melihat misalnya seperti pasar di Amerika yang sebelumnya dimasuki produk-produk dari Tiongkok, ini bisa menjadi peluang-peluang kita untuk bisa memperbesar kapasitas sehingga produk-produk kita bisa masuk ke sana," ucap Presiden.

Indonesia 2024
Presiden Joko Widodo mengungkapkan impiannya secara khusus tentang Indonesia pada 2024 yakni Indonesia yang sudah memiliki struktur fondasi yang kuat dalam berbagai sisi.

“Fondasi-fondasi kita sudah kuat artinya kita tidak berpikir pertumbuhan ekonomi tapi kualitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya,” kata Presiden Joko Widodo dan menambahkan fondasi yang kuat diperlukan bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi.

Mantan Gubernur DKI itu mengatakan relatif lebih mudah jika sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi yang cepat. “Kalau pertumbuhan ekonomi yang cepat itu gampang saja, buat saja super koridor ekonomi di Jawa bagian utara, pelabuhannya sudah ada, tinggal tambah satu lagi rampung, lihat saja kawasan-kawasan ekonomi, kawasan industri, tapi pemerataannya bagaimana?” kata Jokowi.

Ia menegaskan pemerintahannya bukan semata mengurus ekonomi tapi sekaligus urusan bernegara yang lebih baik dan sehat. “Kita kan bukan urusan ekonomi tapi urusan bernegara bagaimana Papua, Maluku, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, 17 ribu pulau, kita bernegara,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintahannya fokus membangun dan memperkuat fondasi dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi. Tahapan besar berikutnya kata dia, adalah teknologi dan inovasi.

Evaluasi pemilu
Dalam wawancara khusus dengan tim dari Kantor Berita ANTARA itu, Presiden Joko Widodo memandang perlu pemerintah dan DPR RI mengevaluasi Pemilihan Umum 2019.

"Jadi, policy di KPU. Akan tetapi, pemerintah dan DPR harus mengevaluasi itu semua untuk perbaikan," kata Presiden dan menambahkan sejumlah hal yang perlu diperbaiki mengenai pemilu, antara lain, lama masa kampanye, waktu pelaksanaan antara pemilu anggota legislatif dengan pemilu presiden, dan kondisi kesehatan anggota KPPS.

Pemilu 2019 diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kepala Negara mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus terus memperbaiki proses pesta demokrasi. "Kita harus perbaiki terus, perbaiki terus, dengan pengalaman kemarin," jelas Presiden.

Pemilu serentak di Indonesia telah berlangsung pada tanggal 17 April 2019. Pemilu tersebut menggabungkan pemilu anggota legislatif dengan pemilu presiden dalam waktu yang bersamaan.