Kupang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Dr Marianus Kleden mengatakan siapa pun pasti ingin merapat ke Jokowi untuk menjadi bagian dalam barisan kekuasaan.
"Saat ini memang ramai-ramai mulai merapat ke Jokowi karena kekuasaan itu menggoda. Jadi siapapun cenderung merapat ke dalam barisan kekuasaan," kata Marianus Kleden yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu kepada ANTARA di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (30/7)
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan fenomena merapatnya partai pendukung Prabowo ke Jokowi, termasuk Gerindra sebagai pendukung utama pasangan calon presiden Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.
Menurut dia, dengan menangnya Jokowi dalam pemilihan presiden, maka begitu banyak pihak mulai merapat, termasuk kubu oposisi.
Dia mengatakan, pertama sekali Demokrat yang mengutus AHY untuk bertemu dengan Jokowi. Ini sebuah gimmick yang memperlihatkan bahwa Demokrat memang sebelumnya berada pada kubu oposisi tetapi bukan oposisi fanatik.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Eddy Soeparno, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN). PAN, menurut Marianus, berdalih bahwa pilpres sudah selesai, kubu-kubu pendukung sudah bubar, capres sudah tidak ada lagi, yang ada hanya presiden terpilih.
PAN, ditegaskan Sekjen PAN, bisa menyumbang bagi negara. Entah dengan berada di luar pemerintahan maupun dengan berada di dalam pemerintahan.
Baca juga: Etis kah pendukung Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi?
Hal yang paling menarik adalah Prabowo sendiri. Sesungguhnya (semula) ada keinginan dari kedua belah pihak, Jokowi dan Prabowo, untuk saling bertemu tetapi enggan merealisasikannya. "Semacam malu-malu tapi mau," katanya.
Pertemuan akhirnya terjadi juga di MRT. Betapa pentingnya pertemuan bisa dilihat dari pihak yang merancang pertemuan, yaitu Kepala BIN Budi Gunawan.
"Walaupun tidak dikatakan secara eksplisit, pertemuan ini sangat penting demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Marianus Kleden.
Kondisi ini bila dilihat dari peta perolehan suara, maka Jokowi menang dengan 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sedangkan Prabowo mampu meraih suara sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.
Jokowi unggul dengan 16.957.123 suara atau 11 persen, tetapi bukan perbedaan suara yang penting. Hal yang lebih penting ialah bahwa Prabowo menang di 13 provinsi dengan wajah Islam yang kuat.
Ke-13 provinsi itu ialah Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat. Sementara Jokowi menang di 21 provinsi dengan ideologi nasionalis yang kuat.
"Kontras yang diametral antara kubu Islam dan kubu nasionalis pada awal berdirinya negara ini, seakan-akan mendapat embodiment dalam metamorfosis baru, yaitu kubu Prabowo dan kubu Jokowi," katanya.
Karena itu, BIN sebagai lembaga negara dengan mata paling tajam melihat persoalan ini berkepentingan mengambil langkah agar ketegangan ini menjadi cair. "Itulah pentingnya keberadaan Kepala BIN Budi Gunawan berada dalam barusan pertemuan di MRT," kata Marianus Kleden.
Baca juga: Hidupkan oposisi untuk bangun demokrasi yang berkualitas
Baca juga: Jika kalah, Prabowo tetap sebagai oposisi
