Kupang (ANTARA) - Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan, MHum menilai sangat tidak etis jika partai politik (parpol) pendukung Prabowo dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Sangat tidak etis secara politik jika parpol yang mendukung Prabowo bergabung dalam koalisi mendukung pemerintahan Jokowi," kata Tuba Helan kepada ANTARA di Kupang, Senin (29/7).
Menurut dia, pada Pilpres 2019, mereka bertarung untuk memperebutkan kekuasaan (presiden) dan saat ini sudah ada pemenang yakni Jokowi-Ma'ruf Amin, sehingga sangat tidak etis jika yang belum beruntung harus ikut bergabung dalam pemerintahan.
"Sangat tidak etis secara politik. Kemarin mereka bertarung merebut kekuasaan (presiden) dan sudah ada pemenang, lalu yang kalah berkoalisi itu berlawanan dengan etika politik," kata mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT-NTB itu.
Seharusnya, kata Tuba Helan, pihak yang kalah dalam pertarungan pilpres sebelumnya tetap menjadi oposan untuk mengontrol yang menang. Mekanisme kontrol ini sangat penting, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun ke depan.
Artinya, kata Tuba Helan, seharusnya yang sudah kalah, menerima saja kekalahan dan tetap sebagai oposan di luar pemerintahan, untuk mengawal jalannya pemerintahan yang sedang berkuasa.
Baca juga: Hidupkan oposisi untuk bangun demokrasi yang berkualitas
Baca juga: Jika kalah, Prabowo tetap sebagai oposisi
Etis kah pendukung Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi?
Pengamat Hukum Tata Negara dari Undana Kupang Dr Johanes Tuba Helan. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)
"Sangat tidak etis secara politik jika parpol yang mendukung Prabowo bergabung dalam koalisi mendukung pemerintahan Jokowi," kata Johanes Tuba Helan.
