"Jika dibaca secara semiotik, pernyataan Megawati justru mengkonfirmasi sebuah anomali komunikasi Megawati-Jokowi. Jika selama ini semua orang berpikir bahwa Megawati bisa mendikte Jokowi, maka ini menjadi bukti bahwa Jokowi ternyata tidak bisa didikte, bahkan oleh Megawati sekali pun," kata Mikhael Bataona kepada ANTARA di Kupang, Selasa (13/8).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan pernyataan Megawati di Kongres Bali yang meminta jatah menteri lebih banyak untuk PDI Perjuangan. Namun, keputusannya ada pada hak prerogatif Presiden.
Menurut dia, akibat kesulitan dalam mendikte Jokowi itulah, yang membuat Megawati lalu sengaja membuka permintaan soal jatah menteri untuk PDIP secara terbuka dalam forum Kongres V PDIP di Sanur, Bali.
Selain itu, pernyataan Megawati adalah sebuah konfirmasi psikologis, akan kerisauan Megawati tentang derasnya arus tekanan ke Jokowi dari semua ketua umum partai soal jatah menteri untuk anggota koalisi.
"Inilah yang membuat Megawati semacam contra opini untuk mengimbangi manuver partai-partai tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan guyon sarkastis di hadapan para tamu, termasuk para ketua umum partai bahwa PDIP sebagai partai pemenang pemilu harusnya punya jatah menteri lebih banyak," katanya.
Artinya secara semiotik, bisa dibaca bahwa permintaan jatah menteri dari Megawati adalah semacam konfirmasi bahwa Jokowi justru sulit ditekan bahkan oleh Mega sekalipun.
"Sehingga Megawati yang adalah bos partai di mana Jokowi adalah petugas partai pun harus menggunakan forum kongres untuk mengunci Jokowi," kata Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu.
"Megawati hanya mau memberi pesan tegas ke Jokowi bahwa Jokowi harus memerhatikan PDIP karena partai ideologis itu sudah berdarah-berdarah berjuang memenangkan Jokowi," ujarnya, menjelaskan.
