Kupang, NTT (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melaksanakan tiga program unggulan pengembangan UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang tidak lagi parsial dan sektoral.
“Ada tiga program unggulan yang kami laksanakan sebagai akselerasi pengembangan UMKM di NTT dalam waktu 4-5 bulan ke depan,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM N Riza Damanik dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kupang, Rabu (6/8).
Ia mengatakan program pertama adalah mempercepat transformasi UMKM di NTT dari yang sebelumnya sebagian besar sektor informal ke sektor formal.
“Langkah ini kami lakukan lewat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro. Tahun ini, festival digelar di 18 provinsi dan sudah terlaksana di tiga provinsi. Untuk NTT dijadwalkan pada bulan Oktober,” katanya.
Ia menjelaskan festival ini menyediakan 21 layanan yang diintegrasikan ke lintas kementerian lembaga, sehingga diharapkan UMKM NTT semakin mudah mendapatkan sejumlah fasilitas sertifikasi maupun perizinan.
Sementara program yang kedua adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di NTT.
Dalam hal ini, pihaknya mendorong agar Bank NTT bisa direaktivasi untuk dapat kembali menyalurkan KUR bagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur NTT untuk melakukan aktivasi layanan KUR ini.
“Tahun ini juga pemerintah menargetkan 2,3 juta debitur baru. Pada semester pertama 2025 telah tercapai 1 juta debitur, sehingga akan terus ditingkatkan dan ini peluang bagi NTT untuk mendapat akses KUR,” katanya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya partisipasi para kepala daerah dalam mendorong pemanfaatan KUR yang lebih lebih luas dan efektif bagi pelaku usaha.
“Yang ketiga adalah program perluasan keterlibatan UMKM dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG),” ucapnya.
Ia menyebutkan program yang telah diluncurkan oleh Menteri UMKM dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ini bertujuan memperluas ekosistem bagi UMKM dengan memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
“Kami mengajak UMKM untuk ikut pelatihan lalu dikurasi. Supaya UMKM lokal bisa mendistribusikan kebutuhan dapur-dapur SPPG. Dengan harapan UMKM bisa semakin pasti akses pasoknya dan lapang pekerjaan juga semakin terbuka luas,” kata dia.
Untuk itu, pihaknya akan bersinergi dengan para kepala daerah untuk semakin membuka ruang kepada pelaku UMKM lokal dalam mengakses ekosistem ekonomi dari MBG ini.
