Kupang (ANTARA) - Dalam kurun waktu sekitar enam bulan, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Kunjungan pertama Presiden Jokowi bersama rombongan dilaksanakan pada 10 - 12 Juli 2019, sedang kunjungan kedua dilakukan dari tanggal 19 sampai 21 Januari 2020.
Kedua kunjungan tersebut diberi label sebagai upaya Presiden Jokowi untuk meninjau gerak pembangunan pariwisata di ujung barat Pulau Flores itu. Sebab, Labuan Bajo kini telah menjadi salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.
Dari 10 destinasi prioritas ini, Presiden Jokowi kemudian menetapkan lima destinasi di antaranya sebagai super prioritas yakni Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Danau Toba di Sumatera Utara dan Likupang di Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Kepala Negara dalam sejumlah kesempatan mengatakan pariwisata Indonesia harus mampu bertransformasi menjadi sektor utama penggerak perekonomian nasional. Karena itu, Pemerintah berupaya serius untuk mengembangkan destinasi wisata baru selain Bali.
Presiden berencana mengelompokan destinasi pariwisata baru itu dalam kategori premium dan medium serta khusus.
“Dalam dua tahun ini kita fokus ke lima destinasi dulu yach. Setelah lima ini selesai, baru kita fokus ke lima berikutnya dengan segmentasi yang berbeda-beda,” kata Presiden Jokowi.
Ia menambahkan “Semua sudah diatur, mana yang super premium, mana yang medium ke bawah , mana wisata ramai-ramai dan mana wisata khusus,” kata Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan Kompas 100 CEO Forum 2019 di Jakarta, (29/11/ 2019).
Presiden yang dalam dua kali kunjungan kerja tersebut didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi menegaskan, secara umum kawasan Labuan Bajo akan diprioritaskan pemerintah sebagai salah satu destinasi wisata super premium.
“Labuan Bajo menjadi super premium. Saya sampaikan hati-hati jangan sampai dicampur aduk dengan menengah ke bawah. Kalau perlu ada kuotanya, berapa banyak orang yang boleh masuk ke Labuan dalam setahun,” kata kepala negara menjelaskan.
Selepas tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo pada 10 Juli 2019 dan diterima dengan Manuk Kapu dan dikalungki selendang serta dipakaikan topi Songke, seturut adat penerimaan dan penghormatan tamu dalam budaya Manggarai, Presiden Jokowi langsung meninjau rencana pengembangan Bandara Komodo dengan melihat panel dan menyimak paparan tim teknis.
Dari Bandara Presiden dan rombongan mengunjungi Kawasan Puncak Waringin dan pengembangan Kawasan Terpadu Marina di Labuan Bajo. Selanjutnya, pada hari kedua, Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana dan rombongan menyambangi Pulau Rinca untuk melihat pengembangan infrastruktur pariwisata di salah satu pulau yang menjadi habitat hewan purba komodo (varanus komodoensis) tersebut.
Selepas makan siang, Presiden ditemani Ibu Iriana dan rombongan mengunjungi kawasan wisata Batu Cermin. Jalanan terjal dan bebatuan tak menyurutkan semangat keduanya untuk menelusuri Goa Batu Cermin yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Presiden dalam kunjungan tersebut mengungkapkan, untuk mendukung pengembangan kawasan Labuan Bajo, pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Di antaranya adalah pengembangan bandara yang ada di daerah itu.
“Maksimal tahun depan sudah rampung semua. Terminal airport, runway rampung,” tutur Presiden.
Pengelolaan Bandara juga akan menjadi perhatian sendiri. Menurut Presiden, pemerintah ingin agar pengelola bandara di kawasan wisata memiliki jaringan pariwisata internasional.
“Pengelolaan juga akan dilelangkan. Terutama kita ingin agar yang mengelola airport ini yang memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga yang datang ke sini turis-turis yang kita harapkan akan meningkatkan devisa,” ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, pemerintah juga akan membenahidan mengembangkan sektor air minur dan sanitasi di kawasan Labuan Bajo. Penataan pelabuhan dan pelebaran jalan menuju lokasi sisata untuk lebih mendukung arus wisatawan juga akan dilakukan. “Ini memang total penataannya,” tegas Presiden.
Penataan tersebut diharapkan untuk diselesaikan sesegera mungkin dan Presiden Jokowi juga berharap agar pemerintah setempat mulai membuat dan mengemas atraksi wisata baru yang dapat menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Labuan Bajo.
“Kita ini baru mulai membenahi. Insyaallah tahun depan sudah selesai airport-nya, runway-nya, dan penataan kawasan. Baru kita bicara bagaimana mengemas event-event seni dan budaya yang ada di sini. Kemudian juga promosinya seperti apa,” jelas Presiden.
Pada Kamis, 26 Desember 2019, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengumumkan pemenang lelang Proyek Pengembangan Bandara Komodo dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yakni Konsorsium Cardig Aero Service (CAS). Konsorsium CAS beranggotakan PT. Cardig Aero Service (CAS), Cahangi Airport International Pte Ltd. (CAI), dan Changi Airports International MENA Pte. Ltd.
Dalam kunjungan keduanya pada 19 Januari 2020, Presiden mengisinya dengan beberapa agenda kegiatan. Di antaranya, pada Senin (20/1), Presiden melakukan peninjauan ke lokasi Pembangunan Pelabuhan Multi Fungsi di Wae Kelambu.
Selain itu, Preside Jokowi juga mengunjungi lokasi Puncak Waringin dan Peresmian Hotel Inaya Bay di Kompleks Pelabuhan Marina. Hari Selasa (21/1), Presiden membagikan sertifikat kepada 2.500 masyarakat lokal di Halaman Kantor Bupati Manggarai Barat.
Di sela-sela, jadwal tersebut, Presiden memutuskan untuk melakukan Rapat Terbatas pada Senin (20/1) pagi. Rapat yang digelar di Hotel Plataran Komodo itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BNPP/Basarnas Bagus Puruhito, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula.
“Kita memang ingin agar segmen pasar wisatawan yang hadir di sini adalah yang pengeluarannya lebih besar dari wisatawan kebanyakan dan oleh sebab itu kita perlu sekali melakukan integrasi baik yang berkaitan dengan kerapian, kebersihan, kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan,” ujar Presiden pada kesempatan itu.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan tujuh prioritas dalam pengembangan Labuan Bajo. Pertama, berkaitan dengan penataan kawasan.
Menurut Jokowi, lima zona yang harus ditata di Labuan Bajo yakni Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, kawasan Marina, serta zona Kampung Ujung. “Lima zona ini akan menjadi ruang publik yang tidak terputus yang menghadirkan sebuah landscaping yang indah yang menjadi generator penggerak pembangunan kawasan serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo,” ungkap Jokowi.
Kedua, berkaitan dengan infrastruktur. Presiden ingin agar awal tahun ini landasan pacu dan terminal bandara segera dimulai.
Ia pun berharap lalu lintas atau traffic di bandara tersebut bisa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan. “Karena memang pengelolaannya saya lihat memiliki kemampuan, memiliki jaringan yang baik dalam rangka mendatangkan wisatawan ke Labuan Bajo,” ujarnya.
Ketiga, berkaitan dengan penyiapan Sumberdaya Manusia (SDM), Presiden menghendaki agar masyarakat lokal turut dilibatkan dan menjadi bagian dari pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, Presiden meminta agar SDM lokal segera ditingkatkan keahlian dan kompetensinya serta disesuaikan dengan kebutuhan industir pariwisata yang ingin dikerjakan.
Tak hanya itu, Presiden juga ingin agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setempat tidak ditinggalkan. Ia berharap nantinya ada sebuah crative hub yang akan menggarap produk-produk lokal tersebut, baik dari sisi pengemasan, desain, harga dan lain-lain.
Kepada Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat, Presiden menggarisbawahi soal masih banyaknya tanah sengketa di Labuan Bajo.
Presiden meminta Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat untuk memperhatikan hal tersebut mengingat banyaknya investor yang ingin menanamkan modalnya di Labuan Bajo. ”Jadi betul-betul diselaraskan antara hukum adat yang ada dengan hukum positif yang kita miliki,” kata Presiden.
“Kemudian juga yang berkaitan dengan kapal besar yang masuk di Labuan Bajo, ini saya minta semuanya teregistrasi. Jangan sampai di sini hanya menikmati dan membuang sampahnya tapi masyarakat di sini tidak mendapatkan sebuah kemanfaatan dari datangnya kapal-kapal besar yang masuk,” ujarnya.
Kelima, berkaitan dengan air baku. Presiden meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyiapkan tambahan air baku. Menurut Presiden keluhan tentang air baku itu datang dari para pemilik hotel dan masyarakat.
Keenam, berkaitan dengan keamanan para wisatawan. Presiden berharap jajarannya menyiapkan suatu organisasi yang terdiri dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjamin keamanan wisatawan.
“Paling tidak kalau mereka melihat di sini ada SAR, ada BNPB, rasa aman dan nyaman akan muncul karena memang bisa kita lihat kesiapan dalam mengatasi hal-hal seperti ini,” tambahnya.
Terakhir berkaitan dengan promosi, Presiden menargetkan apabila semua sudah selesai, rapi, dan tertata pada akhir tahun 2020, maka promosi secara besar-besaran harus segera dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Termasuk digelarnya event-event internasional yang menarik para wisatawan agar datang ke Labuan Bajo,” tegasnya.
“Tetapi yang paling penting juga bahwa kita ingin mempersiapkan Labuan Bajo ini untuk (tuan rumah) G20 dan ASEAN Summit pada 2023. Sehingga dalam rangka persiapan ke sana pun ini mulai direncanakan, disiapkan mulai dari sekarang,” ujarnya.
Menanngapi perhatian dan tekad besar Presiden ini, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef A Nae Soi menyampaikan apresiasi yang tinggi. Dalam berbagai kesempatan Gubernur dan Wagub selalu menegaskan bahwa obyek-obyek wisata di NTT dilihat dari keaslian, keindahan dan keunikannya sangat unggul dibandingkan dengan daerah lainnya.
“Hanya saja kita masih kalah dalam menata, mengemas dan mempromosikannya agar memiliki nilai jual yang tinggi,” katanya.
Pariwisata NTT harus didorong untuk menjadi Prime Mover Ekonomi NTT karena bisa menggerakan sektor-sektor lainnya dengan prinsip pengembangan 5A yakni Atraksi, Aksesibilitas, Akomodasi, Amenitas dan Awareness.
“Sekarang sudah saatnya kita bangkit mengelola pariwisata kita bukan dengan cara lama lagi, tetapi dengan cara baru yang lebih fokus mengembangkan Pariwisata sebagai Prime Mover,” ujarnya.
Pariwisata bisa memberikan lompatan eksponensial bagi pembangunan NTT. Karena itu seluruh sektor harus didorong untuk mendukung sektor pariwisata. SDM, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan seluruh sektor lainnya harus mendukung sektor pariwisata sebagai prime mover.
“Atraksi yang indah dan unik harus bisa dijangkau dengan mudah baik lewat udara, darat dan laut. Juga didukung akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya di tempat wisata. Juga tak kalah pentingnya, kita harus mempersiapkan masyarkat kita agar punya budaya bersih dan ramah,” jelas Gubernur Viktor Laiskodat.
Rencana Presiden untuk mengembangkan destinasi wisata Labuan Bajo dengan branding utamanya Komodo menuju wisata super premium didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT selalu menegaskan bahwa Taman Nasional Komodo itu sangat luar biasa dan eksotik serta satu-satunya di dunia karena memiliki komodo.
Karena itu, tidak semua orang bisa masuk ke tempat itu. “Sesuatu yang unik ini tidak lagi punya harga, sehingga ke depan, saya akan bicara dengan pemerintah pusat untuk kita tutup. Kita akan buat syarat, kalau mau masuk ke situ minimal harus bayar 500 dolar Amerika,” kata Viktor Laiskodat saat berdialog dengan civitas akademika dan pimpinan perguruan tinggi se-daratan Timor di Hotel Aston, Rabu (21/11/2018).
“Komodo yang asli, begitu lihat mangsanya, dia langsung kejar, liar dan buas. Juga kita ingin kembalikan ekosistem dan rantai makanan di Pulau Komodo. Kemudian kita jual ke dunia dengan sistem kuota. Kalau mau lihat yang asli, bayarnya harus mahal,” tambah Wagub Josef Nae Soi saat bertemu dengan sejumlah anggota DPR RI dan pejabat dari Kementerian Pariwisata, di ruang Rapat Gubernur, Selasa (26/3/2019).
Presiden dalam kunjungannya ke Labuan Bajo pada Juli 2019 pun berjanji akan membuat desain besar di mana area konservasi akan dipisahkan dengan area wisata, begitu juga dengan kuota turisnya.
“Kita ingin pulau Komodo betul-betul lebih ditujukan untuk konservasi sehingga turis di situ dibatasi, ada kuota, bayarnya mahal. Apabila tidak mampu bayar tidak usah ke sana,” kata Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut.
Menindaklanjuti ini, Menko Kemaritiman dan Investasi menggelar rapat terbatas yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Parisiwisata dan Gubernur NTT di Kantor Kemenko Kemaritimian dan Investasi, Senin (30/9/2019).
Rapat itu memutuskan membagi kawasan wisata di Taman Nasional Komodo menjadi kawasan wisata premium dan masal. Pulau Komodo sendiri tidak jadi ditutup, namun dibuat khusus atau premium.
Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo harus membeli kartu keanggotaan tahunan yang bersifat premium. Wisatawan yang tidak memiliki kartu premium diarahkan ke lokasi lain yang juga jadi habitat komodo.
“Saya minta semua Perangkat Daerah (PD) mampu menerjemahkan semuanya sesuai kapasitas dan tugasnya. Orang datang makan sayur, daging dan sebagainya, semuanya harus datang dari Nusa Tenggara Timur”.
“Semua pimpinan PD yang punya urusan dengan ini, peternakan, pertanian, perindustrian dan perdagangan, semua harus disiapkan dengan baik. Pendidikan bagaiman siapkan hospitality, Pariwisata pun demikian. Begitu juga bidang lainnya.
Pimpinan PD yang kerja-kerja berat di lapangan, kalau lebih banyak berada di kantor, siap istirahat (mundur, red). Harus kerja keras,” tegas Gubernur Laiskodat saat memimpin Apel bersama seluruh ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Halaman Gedung Sasando, Senin (3/2/2020).
Gubernur NTT juga menegaskan keputusan Presiden untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai tempat penyelenggaraan KTT G-20 dan ASEAN Summit 2023 merupakan kesempatan NTT untuk mengangkat harkat dan martabat kita.
NTT akan menerima kepala-kepala negara yang negaranya dianggap makmur. Pasti mereka akan datang dengan pengusaha-pengusahanya.
“Sedikit-dikitnya sekitar 15.000 orang akan ada di Labuan Bajo. Dan, kita akan membangun sebuah kawasan baru yang punya tantangan luar biasa. Kita punya waktu dua tahun ke depan, kita harus mampu untuk mempersiapkannya".
"Kita masih punya waktu. Bagaimana pelayanan yang baik, kita siapkan dari sekarang. Ini momentum kita untuk membuktikan NTT punya kelas untuk menjadi tuan rumah agenda-agenda internasional, kita harus buktikan itu,” kata Gubernur Laiskodat menegaskan.
Gubernur NTT meminta agar segenap jajarannya bekerja secara serius karena Presiden Jokowi telah mempercayakan NTT di saat kita terbatas dalam banyak hal.
“Bayangkan hari ini, hotel-hotel di sana (Labuan Bajo, red) hanya bisa tampung maksimal 5.000 orang, tetapi ke depannya kita dipercayakan tampung 15.000 orang. Berarti masih minus 10.000 kamar”.
“Kita juga harus bisa bangun dan tambah empat hotel bintang 5 di Labuan Bajo. Kita harus kerja keras dan harus mampu kita selesaikan tantangan itu. Kita harus bangun kawasan tersebut dengan hebat dan orang akan melihat bagaimana NTT mampu menjadi tuan rumah, dari yang dulunya terbatas dalam banyak hal,” demikian Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.**
(Advetorial/Kerja Sama antara Biro Humas dan Protokol Setda NTT dengan Perum LKBN ANTARA Biro NTT)
