Kupang (Antara NTT) - Antropolog budaya Pater Gregor Neonbasu SVD PhD mengatakan fungsi Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) serta Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) perlu dihidupkan kembali di Indonesia.
"Melihat ideologi Pancasila yang saat ini sedang ditantang dengan kehadian ideologi karbitan dari luar ini maka fungsi dan peran BP7 dan P4 perlu dihidupkan kembali oleh pemerintah," kata antropolog dari Universitas Widya Mandira Kupang itu kepada Antara, Selasa.
Ketua Dewan Riset Daerah Nusa Tenggara Timur itu memandang penting pola dan sistem Orde Baru melalui peran dan fungsi BP7 dan P4 pada masa sekarang ini.
Menurutnya, ideologi Pancasila sebagai dasar negara saat ini telah ditantang dengan kehadiran ideologi lain dari luar dengan berbagai motif dan label yang ujung-ujungnya hanya memecah-belah.
Ia mencontohkan, kehadiran organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang mendeklarasikan diri di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia belum lama ini.
"Ideologi berkedok agama seperti ini tidak cocok di Indonesia karena Pancasila sudah terbukti tahan uji menyatukan berbagai elemen bangsa dan negara ini yang plural," katanya.
Menurutnya, Pancasila merupakan ideologi yang tahan banting selama ini dan Pancasila yang sama merupakan kekuatan dan landasan semua elemen bangsa yang berbeda-beda Suku, Agama, Ras, dan Antargolngan (SARA).
Dalam konteks mempertahankan ketuhuhan bangsa itulah menurut Gregor, peran BP7 dan P4 perlu dihidupkan dan digaungkan hingga ke pelosok-pelosok negeri.
Dengan begitu, katanya, rasa persatuan dan kecintaan generasi bangsa semakin kokoh dan solid menghadapi berbagai tantangan kehadiran ideologi dari luar.
"Selain itu kedambaan kita untuk hidup bernegara secara aman dan damai berdasarakan ke empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika akan terwujud," katanya.
Dosen Antrolog Pemerintahan di Uniwira itu menambahkan, selain itu dunia pedidikan atau sekolah-sekolah juga memainkan peranan penting menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap keutuhan negara melalu proses pendidikan.
Upaya itu dapat dilakukan melalui proses dogmatisasi yang kuat dan terus-menerus kepada peserta didik melalui mata pelajaran maupun kegiatan ekstrakurikulernya.
Di sisi lain, ia menyarankan pemerintah daerah juga perlu mewaspadai isu-isu pragmatis intoleransi ddan ketidakharmonisan sedemikian rupa agar tidak menodai roh kekuatan dan hidup berbangsa dan bernegara.
"Dua isu ini juga harus disingkirkan dan tidak boleh menodai luhurnya ideologi kita Pancasila," katanya.
