Kupang (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT), Agustinus Payong Boli, mengingatkan pemerintah desa agar menggelar musyawarah terbuka untuk menentukan warga yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat pandemi COVID-19.
"Kalau ada desa yang tidak melakukan musyawarah secara terbuka silahkan laporkan ke pemda untuk kami tindak," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin (12/5)
Ia mengatakan musyawarah terbuka menjadi kunci dalam penyaluran bantuan langsung tunai sehingga tidak terjadi salah sasaran.
Baca juga: Pasien COVID-19 di Flotim tak pernah kontak dengan warga
Baca juga: Wabup Flores Timur ingatkan penjual tak cari untung di tengah COVID
Musyawarah terbuka, lanjut dia, juga harus melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat umum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
"Jadi kuncinya ada di musyawarah melibatkan semua pihak di desa agar sama-sama menilai dan menyepakati siapa saja yang berhak atau tidak berhak mendapatkan bantuan," katanya.
Ia juga meminta agar berbagai elemen masyarakat turut melakukan pengawasan agar penyaluran bantuan tepat sasaran untuk menolong masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19.
Terkait penanganan dampak COVID-19, Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hadjon, sebelumnya mengatakan pemerintahannya telah menyiapkan anggaran dengan total senilai Rp14 miliar.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi sejumlah aspek di antaranya penanganan bidang kesehatan senilai Rp6 miliar, Rp2 miliar untuk persoalan ekonomi, dan Rp6 miliar untuk jaring pengaman sosial kepada bagi lebih dari 2.000 kepala keluarga (KK).
Selain anggaran pemerintah daerah, lanjut dia Flores Timur juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial berupa bantuan langsung tunai untuk 15.777 KK, di mana masing-masing KK akan mendapatkan dana Rp600 ribu per bulan, selama April, Mei, dan Juni.
Bupati Antonius juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT yang juga menganggarkan bantuan jaring pengaman sosial bagi Flores Timur.
“Sehingga kalau kita bisa dapat 15 hingga 20 ribuan KK maka akan sangat membantu perekonomian di daerah selama beberapa bulan ke depan,” katanya.
Wabup Flores Timur ingatkan desa bermusyawarah tentukan penerima BLT
Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli. (ANTARA/Aloysius Lewokeda)
Kalau ada desa yang tidak melakukan musyawarah secara terbuka silahkan laporkan ke pemda untuk kami tindak,"
