Ambon (Antara NTT) - Ungkapan kelompok musik legendaris Koes Plus tentang kesuburan dan kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia lewat lagu "Kolam Susu" yang populer pada era 1970-an tampaknya bukan pujian kosong.
Dulu, Proklamator dan sekaligus Presiden I Republik Indonesia Soekarno mengatakan kekayaan negara ini suatu saat kelak akan membuat iri negara-negara di dunia. Kini, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mengingatkan bahwa kekayaan yang melimpah itu justru bisa menjadi petaka bagi kita.
Apa yang dikatakan Bung Karno dan Jokowi itu diungkapkan Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo, ketika memberikan pemaparan tentang ancaman isu global terhadap Indonesia, dalam satu acara yang digelar di Aula Makorem 151/Binaiya di Kota Ambon, Maluku, Kamis (17/11).
Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengakui dirinya diberi tugas oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menyosialisasikan mengenai berbagai ancaman, baik dari luar maupun dari dalam yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa, kepada seluruh warga masyarakat di wilayah kerjanya, Maluku dan Maluku Utara.
Alasannya, Maluku dan Maluku Utara termasuk dua provinsi di kawasan Indonesia timur yang memiliki kekayaan alam melimpah, dan sangat boleh jadi menjadi incaran negara-negara luar.
Dulu menjadi pusat pencarian rempah-rempah, seperti cengkih dan pala, kini Maluku juga diketahui memiliki minyak dan gas bumi di laut Arafura, emas di Pulau Buru dan kemungkinan pula di Pulau Romang, bahkan uranium yang merupakan mineral langka di dunia yang akan sangat dibutuhkan pada masa mendatang.
Selain kekayaan berupa barang tambang dan mineral, Maluku juga memiliki harta melimpah di bidang perikanan yang memberi kontribusi 20 persen hasil tangkapan nasional, dan aneka tanaman yang tumbuh subur berkat tanahnya yang gembur.
Namun demikian, kekayaan alam itu ternyata belum bisa memberi kesejahteraan hidup masyarakat di negeri raja-raja ini, yang sampai sekarang masih menyandang predikat provinsi termiskin ke empat di Tanah Air, setidaknya berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Karena itu, harus ada cara untuk membangkitkan perekonomian Maluku, dan yang telah dilakukan Kodam XVI/Pattimura adalah penerapan program Emas Biru (pemberdayaan potensi kelautan dan perikanan), Emas Hijau (pemberdayaan potensi daratan, terutama tumbuhan), dan Emas Putih (membangun kerukunan dan keharmonisan hidup orang basudara).
Peta Ancaman
Acara bertajuk "Tatap Muka Pangdam XVI/Pattimura Bersama Komponen Masyarakat dalam Rangka Sosialisasi Ancaman Isu Global" di Aula Makorem 151/Binaiya itu dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen itu, mulai dari pejabat Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga pelajar dan mahasiswa.
Dalam pertemuan itu diungkapkan beberapa isu yang merupakan ancaman sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri, sehingga harus dipahami betul oleh masyarakat.
Pertama isu Darwin, yakni adanya dugaan penempatan pasukan Amerika Serikat di Darwin, Austalia Utara, yang bisa mengancam keberadaan blok migas Masela atau yang disebut Lapangan Gas Abadi, terletak di Laut Arafura dan berjarak sekitar 492 kilometer dari pantai Darwin.
Peserta pertemuan diingatkan pada masalah "Celah Timor", dimana Perdana Menteri Xanana Gusmao mengakui kekayaan negaranya itu dirampok oleh konspirasi asing, terbukti dari sidang arbitrase internasional yang memutuskan perkara sengketa minyak itu dikembalikan kepada Timor Leste dan Australia untuk menyelesaikannya.
Kabarnya, Australia baru akan berbagi hasil dengan Timor Leste atas "harta" itu pada 50 tahun yang akan datang.
Dibandingkan dengan "Celah Timor", kandungan migas Blok Masela dipastikan jauh lebih besar, karena sudah 22 cekungan yang ditemukan.
Ancaman berikutnya terkait keberadaaan FPDA (Five Power Defence Arrangements) yang melibatkan negara-negara persemakmuran, yakni Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura, dibangun sejak 1971. Lima negara itu akan dengan cepat bersatu padu manakala ada serangan bersenjata terhadap Malaysia dan Singapura.
Sejarah mencatat, hubungan RI dengan Malaysia, Singapura dan Australia beberapa kali mengalami guncangan.
Selanjutnya menyangkut peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang atau biasa disebut narkoba. Kekuatan dari luar ditengarai menggunakan narkoba untuk "membunuh" generasi muda untuk melemahkan suatu negara.
Jurnal Data P4GN menyebutkan, pada 2016 ada lebih kurang 5,1 juta atau 2 persen dari jumlah penduduk Indonesia menyalahgunakan narkoba, dan setiap tahun 15.000 jiwa meninggal dunia akibat penggunaan "barang haram" tersebut. Apa yang disebut Perang Candu ini memiliki target pemusnahan generasi muda dan produktif.
Itu sebabnya Presiden Jokowi secara tegas menyatakan pengedar narkoba yang telah dinyatakan bersalah di pengadilan harus dihukum mati. Langkah serupa dilakukan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang menyatakan dalam memerangi narkoba maka HAM harus dikesampingkan.
Selain narkoba, yang perlu diwaspadai juga adalah gerakan terorisme, dimana fakta menunjukkan tidak sedikit pemuda dan bahkan anak-anak di Suriah disiapkan untuk masuk ke Indonesia.
Indonesia sendiri bisa disebut sebagai salah satu target serangan terorisme, mulai dari Bom Bali I dan II, Hotel Ritz Charlton, Hotel J.W. Marriot, Kedutaan Australia, Bom Sarinah-Thamrin, dan sebagainya, paling akhir bom molotov di Gereja Oikumene di Samarinda, Kalimantan Timur, yang mencederai empat balita, satu di antaranya meninggal dunia (Intan Olivia Marbun), dan bom di sebuah Vihara di Singkawang, Kalimantan Barat.
Yang terakhir adalah isu persaingan ekonomi, dimana Indonesia yang sumber daya alamnya melimpah sangat mungkin menjadi incaran negara-negara luar untuk dikuasai.
Amnesti Pajak Tersukses
Salah satu isu yang masuk dalam kewaspadaan di bidang ekonomi adalah kesuksesan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menerapkan kebijakan Amnesti Pajak, yang membuat iri negara-negara lain, baik di Eropa maupun Asia.
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh situs www.pajak.go.id, tebusan Amnesti Pajak Indonesia tercatat sebagai yang terbesar di dunia dengan capaian Rp97,2 triliun dari 366.768 wajib pajak (peserta Amnesti Pajak) dan 14.135 wajib pajak baru.
Kembalinya dana-dana nasional yang semula di parkir di luar negeri itu berpontensi ancaman, karena Indonesia dinilai akan tumbuh dan berkembang menjadi salah satu negara terkuat perekonomiannya di dunia.
Di samping itu, Indonesia adalah negara yang masuk dalam Peta Kesuburan Wilayah Ekuator bersama sejumlah negara di Afrika (Kongo, Ghana, Khad, Angola, Kamerun, Pantai Gading, Nigeria, Liberia), dan Amerika Latin (Kolumbia, Meksiko, Venezuela, Guatemala, Brazil, Guyana, Nikaragua, Panama, Bolivia, Ekuador).
Dalam Peak Oil Theory (Teori Puncak Minyak Bumi), konflik yang terjadi di negara-negara Timur Tengah umumya menyangkut penguasaan akan minyak. Namun, kondisi itu diyakini tidak akan terus bertahan hanya di kawasan tersebut, tetapi akan bergeser ke negara-negara penghasil pangan, air dan energi yang berada di kawasan Ekuator.
Artinya, Perang Minyak di Arab Spring akan bergeser ke negara-negara di lintasan garis khatulistiwa, termasuk Indonesia.
"Proxy War"
Selain narkoba, terorisme, dan kompetisi global, hal yang perlu diwaspadai adalah "Proxy War" atau upaya mengadu domba masyarakat di suatu negara tanpa melibatkan diri secara langsung, dengan satu tujuan melemahkan negara tersebut sehingga mudah dikuasai.
Penjelasan singkatnya, taktik "divide et impera" (kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan) pada masa kolonial, kini muncul lagi dalam bentuk "invisible hand" (tangan/kekuatan tidak kelihatan) yang ingin menguasai suatu negara.
Karena itu, Indonesia yang multikultur, etnik, dan agama harus betul-betul dijaga semangat bhinneka tunggal ika-nya, jangan sampai tercabik-cabik karena sikap mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Pendek kata, jangan mau diadu domba!
Kerusuhan Mei 1998, Konflik komunal di Sampit, Maluku, Poso, dan Lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi merupakan pelajaran sangat berharga dan hendaknya menjadikan masyarakat dan bangsa Indonesia semakin matang dan cerdas, tidak mudah terprovokasi hasutan-hasutan yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.
Bung Karno dan Jokowi sudah memperingatkan. Kini, saatnya bagi semua warga masyarakat untuk menyadari dan menjaga kekayaan alam negara ini, agar bisa dimanfaatkan bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
