Kupang (Antara NTT) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Nelson Matara mengemukakan balap sepeda internasional yang dikemas dengan nama Tour de Flores 2017 agar tidak membebani APBD setempat.
"Ke depan pemerintah harus mampu membangun komunikasi dengan pihak luar agar event seperti itu dibiayai oleh pihak ketiga sehingga tidak lagi membebani APBD," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT itu kepada Antara di Kupang, Minggu.
Ketua Badan Anggaran DPRD NTT ini mengatakan hal itu menindaklanjuti usulan DPRD NTT melalui wakil-wakilnya yang duduk di Badan Anggaran menanggapi balap sepeda dalam dua tahun ini serta dampaknya terhadap pengeluaran APBD serta pemasukannya bagi daerah.
"Kalau dalam konteks promosi pariwisata bisa saja kita sepakat bahwa dampaknya untuk jangka pendek mungkin saja tidak bisa dirasakan langsung meskipun dampak jangka panjang sulit ditemukan," katanya.
Kalau bicara anggaran maka ada istilah pemasukan dan pengeluaran. "Paling kurang dalam satu tahun anggaran harus bisa diukur anggaran yang dikeluarkan dampaknya apa," katanya.
Karena itu, mulai saat ini harus dipikirkan kerja sama dengan pihak ketiga atau rencana dibentuk Badan Otorita Pariwisata untuk fokus mengurusi sektor itu agar segera direalisasikan.
"Bayangkan saja untuk balap sepeda 2016 saja DPRD NTT mendukung secara politik anggaran sebanyak Rp3,9 miliar sesuai pengajuan pemerintah, sementara Kabupaten Ende untuk penyelenggaraan tour para pelancong itu harus menggelontorkan dana sebesar Rp1,2 miliar dan untuk 2017 lebih besar lagi dari tahun kemarin itu," katanya.
Dia mengatakan, banyak anjuran dan hiburan terkait dengan kegiatan ini agar tidak melihat besarnya anggaran yang ada. Tetapi dampak jangka panjangnya yang harus dilihat seperti hasilnya yang memberikan pertumbuhan ekonomi.
Sementara ada sisi lain, ada yang melihat balap sepeda itu sebagai ajang olah raga dan rekreasi para pelancong dan atlet pecinta balap sepeda dari luar negeri yang dibiayai masyarakat Indonesia termasuk di NTT.
"Masyarakat sendiri tidak dilibatkan sehingga dengan demikian tidak merasakan balap itu menjadi milik bersama, paling kurang keterlibatan dimaksud seperti bazar, pasar murah, penjualan ornamen sehingga para peserta bisa berbelanja di situ," katanya.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD NTT mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan dalam sidang paripurna dewan pada 13 Juli bahwa pemerintah membangun kerja sama dengan pihak ketiga untuk menggelar event pariwisata seperti TdF agar tidak membebani APBD NTT.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB, Yohanes Rumat menyampaikan, pada prinsipnya lembaga dewan mendukung keiatan pariwisata balap sepeda 2017 pada 14 Juli. Namun ke depan, pemerintah harus mencari solusi agar tidak terus-terusan membebani APBD NTT yang sangat minim ini.
Apalagi pada tahun 2018 mendatang, beban APBD NTT cukup besar untuk membiayai pilkada gubernur. Jika sikap pemerintah dengan tidak mencari sponsor atau pihak ketiga, tentu akan menjadi kesulitan.
Apalagi selain membiayai pilkada gubernur, APBD juga dialokasikan untuk pembangunan dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kalaupun ada beban untuk APBD, itupun hanya untuk kegiatan gala dinner atau soft opening sebagai tuan rumah," kata Rumat.
Anggota Komisi V DPRD NTT ini menegaskan, jangan sampai pembebanan terhadap APBD dimaksud dipakai untuk membiayai lainnya seperti tiket, penginapan dan mobil yang dipakai pihak yang terlibat aktif serta tidak aktif dan hanya memanfaatkan momentum TdF untuk tujuan tertentu selama kegiatan berlangsung.
Jika peserta TdF terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan menyetor sejumlah dana, maka uang yang ada dipakai untuk membiayai mereka selama berlangsungnya keiaan. Dengan demikian pemerintah tidak menanggung seluruhnya kegiatan itu yang nota bene diikuti oleh mereka yang punya hobi bersepeda dan jalan-jalan.
"Prinsipnya kita dukung, tapi jangan sampai daerah yang miskin ini harus membiayai para pebalap sepeda yang nota bene adalah bagian dari hobi mereka," kata Rumat.
Rumat mengharapkan pelaksanaan TdF yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD, harus juga diimbangi dengan pelayanan dasar lainnya.
