Kupang (Antara NTT) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya meminta warganya agar merelakan lahan untuk mendukung rencana pembangun bendungan yang telah dialokasikan pemerintah pusat.
"Kalau masyarakat mengatakan bahwa lahan sudah ada maka pemerintah pasti akan bangun, pasti kita bangun," kata Gubernur dua periode itu kepada wartawan di Kupang, Selasa, (22/8).
Gubernur menyebut salah satu rencana pembangunan Bendungn Kolhua di Kota Kupang yang belum terealisasi akibat kondisi lahan yang bermasalah, padahal pemerintah pusat telah siap memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan bendungan guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di ibu kota provinsi itu.
Ia mengaku, pidatonya menyambut HUT-72 Kemerdekaan Indonesia beberapa hari lalu juga sudah menekankan bahwa butuh pengorbanan bersama untuk mendukung pembangunan di provinsi "Selaksa Nusa" itu.
"Para pendahulu kita berkorban nyawa untuk memerdekakan negara ini dan memberikan hak kemerdekaan kepada masyrakat di negeri ini sehingga ketika negara membutuhkan mestinya masyarakat juga bisa merelakan untuk kepentingan umum," katanya.
"Kita kadang-kadang terlalu menonjolkan kepentingan pribadi akhirnya sesuatu yang gunanya untuk umum, untuk bersama, tidak bisa berjalan," katanya.
Ia menjelaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan pembanguan bendungan untuk NTT sebanyak tujuh buah yakni lima bendungan di Pulau Timor, dan dua di Pulau Flores. Bahkan dalam perjalanan, pemerintah provinsi telah mengusulkan adanya tambahan bendungan dan telah disetujui sebanyak dua di Pulau Sumba dan satu lagi di Pulau Flores.
Sejumlah pembangunan bendungan yang sudah berjalan seperti di Pulau Timor yakni Rakanmo di Kabupaten Kupang, dan Rotiklot di Kabupaten Belu, selain itu bendungan Napunggete di Kabupaten Sikka Pulau Flores.
Gubernur Lebu Raya mengatakan, selain bendungan Kolhua yang masih terkendala lahan ia berharap sejumlah bendungan lain yang sudah dialokasikan ke depannya tidak terkendala persoalan serupa.
Untuk itu, ia meminta peran aktif dari pemerintah kabupaten/kota bersama masyarakatnya untuk mempersiapkan lahan dengan baik tanpa bermasalh di kemudian hari. "Harus ada kerelaan masyarakat kita untuk lahannya, kalau beres Pemerintah pasti akan dibangun untuk kepentingan bersama, ganti rugi juga tentu pasti ada sesuai dengan batas kewajarannya," katanya.
