Kupang (Antara NTT) - Manager Komunikasi Plan International Indonesia Isni Ahmad mengatakan berdasarkan indeks keseteraan gender internasional, Indonesia sudah naik peringkat ke 110 dari 155 negara di dunia.
"Ada hal yang membanggakan karena kesetaraan gender di Indonesia sudah menunjukkan kemajuan meskipun masih ada diskriminasi terhadap perempuan di beberapa bidang," kata Isni Ahmad di Kupang, Rabu.
Menurutnya, kondisi itu menunjukkan kemajuan pesat terutama bagi pengalaman Plan Internasional sebagai organisasi pemenuhan hak anak yang terus berupaya memajukan bidang partisipasi anak dan kaum muda, serta kesetaraan gender.
Namun persoalan yang masih mengkhawatirkan di Indonesia, katanya, yakni terkait masih maraknya tingkat kekerasan terhadap anak yang berbasis gender, salah satunya yaitu perkawinan usia anak.
Untuk itu, Plan Internasional sebagai organisasi dunia yang mengurus hak anak dan kemanusiaan dalam arahan program barunya untuk lima tahun ke depan berfokus pada pencegahan perkawinan usia anak.
"Ini sesuai dengan tujuan Plan Internasional yaitu memperjuangkan sebuah dunia yang adil dalam mengedepankan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan," katanya.
Isni Ahmad mengatakan salah satu upaya peningkatan partisipasi anak yakni dengan memberikan akses dan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan dirinya sebagai pemimpin.
Ia mencontohkan seperti kegiatan "Sehari Menjadi Gubernur NTT" yang diadakan Selasa (3/10) di Kantor Gubernur NTT di Kota Kupang, yang memberikan kesempatan bagi sedikitnya 12 pelajar dari sejumlah kabupaten menjadi pemimpin pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
"Meskipun hanya sehari tapi anak-anak diberikan akses, kesempatan untuk menjadi pemimpin pemerintahan, belajar memanagemen sesuatu hingga mengambil keputusan dan sebagainya," katanya.
Kegiatan serupa, lanjutnya, diadakan pulau di lebih dari 70 negara di berbagai benua yang menjadi basis kegiatan Plan Internasional, dalam menyambut hari Hak Anak Perempuan Internasional (International Day of the Girl) pada 11 Oktober 2017 sebagai agenda tetap organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan itu menunjukkan komitmen semua pihak dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak perempuan.
Ia berharap partisipasi kegiatan pemberdayaan anak dan kaum perempuan juga dilakukan setiap pemerintah daerah melalui program-programnya secara berkelanjutan.
"Karena dengan memberikan akses yang cukup terhadap anak-anak terutama perempuan maka mereka bisa mengekpresikan cita-cita mereka, membentuk karakter dan jiwa menjadi pemimpin masa depan," katanya.
Plan Internasional merupakan organisasi hak anak dan kemanusiaan independen yang berkomiten agar anak hidup terbebas dari kemiskinan, kekerasan dan ketidakadilan.
