Kupang (ANTARA) - Pakar politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lasarus Jehamat mengatakan kegiatan bimtek yang diikuti 40 anggota DPRD Kabupaten Kupang pasca terjadinya bencana alam badai siklon tropis seroja dan pandemi COVID-19 hanya menghambur uang rakyat.
"Kabupaten Kupang masih dalam tahap pemulihan setelah dilanda bencana alam seroja yang menyebabkan banyak korban jiwa dan ribuan rumah penduduk rusak namun disisi lain anggota DPRD melakukan bimtek dengan anggaran yang besar. Anggota DPRD ini kurang memiliki kepekaan melihat kondisi masyarakat yang sedang tertimpa bencana alam," kata Lasarus Jehamat ketika dihubungi di Kupang, Sabtu, (12/6).
Lasarus Jehamat mengatakan hal itu terkait adanya kegiatan bimtek dilakukan anggota DPRD di Jakarta ditengah pandemi COVID-19 serta pasca bencana alam badai siklon tropis seroja.
Menurut dia, DPRD Kabupaten Kupang seharusnya lebih penting memperhatikan kondisi masyarakat korban bencana alam seroja dan penanganan pengendalian pandemi COVID-19 dari pada mengikuti bimtek yang hanya berlangsung tiga hari dengan mengeluarkan biaya yang besar.
"Anggota DPRD ini tidak memiliki kepekaan melihat kondisi masyarakat Kabupaten Kupang yang sedang tertimpa bencana lalu para wakilnya lebih memperhatikan hal-hal kecil dengan mengikuti kegiatan bimtek, alangkah baiknya dana itu digunakan untuk penanganan korban bencana seroja dan pandemi COVID-19,"tegasnya.
Ia mengatakan, para anggota dewan harus menyadari bahwa Kabupaten Kupang masuk dalam kabupaten yang terparah akibat bencana alam badai siklon tropis seroja serta kasus pandemi COVID-19 tertinggi ketiga di NTT.
"Aparat penegak hukum perlu melakukan periksa terhadap hal ini ada apa melakukan bimtek ditengah kondisi masyarakat daerah itu sangat susah dan anggaran terbatas keadaan yang susah,"
Menurut Lasarus Jehamat, menjadi lebih penting apabila anggota DPRD betugas ke daerah pemilihan masing-masing untuk melihat kondisi masyarakat pasca bencana alam badai siklon tropis seroja dari pada mengikuti bimtek.
Ia mengatakan, kepergian anggota DPRD Kabupaten Kupang melakukan bimtek pada 9-12 Juni 2021 di Hotel Ibis Style Jakarta hanya untuk menghamburkan uang rakyat.
Menurut dia kegiatan bimtek ditengah pandemi COVID-19 bisa dilakukan secara daring dan tidak harus ke Jakarta dengan anggaran yang besar.
Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Kupang, Tomy Dacosta mengatakan kegiatan bimtek yang diikuti 40 anggota DPRD itu tidak untuk menghamburkan uang rakyat.
"Rencana ini sudah diagendakan untuk satu tahun sekali bagi anggota dewan," kata Tomy.
Ia mengatakan, DPRD Kabupaten Kupang telah melakukan pembahasan penanganan bencana alam seroja dengan mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan badai seroja di kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Oecusse, Timor Leste itu.
Baca juga: GTPP NTT: Anggota DPRD pulang bimtek wajib karantina
"Anggaran untuk penanganan seroja sudah kita alokasikan ke BPBD sehingga tidaklah benar menghhambur-hamburkan uang rakyat dengan mengikuti bimtek tiga hari di Jakarta,"tegas Tomy.
Baca juga: BPK dilarang berikan bimtek terkait pengelolaan keuangan daerah
Ia menjelaskan, bimtek yang berlangsung tiga hari itu bagian dari sosialisasi PP nomor 1 tahun 2021 serta peran dan fungsi DPRD di bidang pengawasan budgeting untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dana hibah dan bansos bagi anggota DPRD.
Pakar: sebut Bimtek DPRD Kupang hamburkan uang rakyat
Rumah penduduk di Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat hancur akibat terjangan badai siklon tropis seroja beberapa waktu lalu. (Antara/ Benny Jahang)
...Anggota DPRD ini tidak memiliki kepekaan melihat kondisi masyarakat Kabupaten Kupang yang sedang tertimpa bencana
