Pilkada 2018 - Pemkab Kupang belum cairkan dana Pilkada

id Sekda

Pilkada 2018 - Pemkab Kupang belum cairkan dana Pilkada

Sekda Nusa Tenggara Timur Benediktus Polo Maing

"Persoalan yang terjadi di Kabupaten Kupang ini karena dana hiba 2018 itu belum dicairkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Benediktus Polo Maing.
Kupang (AntaraNews NTT) - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Benediktus Polo Maing mengemukakan, salah satu daerah yang belum mencairkan anggarannya untuk proses Pilkada serentak tahun 2018 yaitu Kabupaten Kupang.

"Persoalan yang terjadi di Kabupaten Kupang ini karena dana hiba 2018 itu belum dicairkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Benediktus Polo Maing di Kupang, Kamis (22/3)

Ia menjelaskan, lambatnya pencarian dana itu akan berdampak pada tahapan-tahapan Pilkada yang dijalankan KPU setempat. "Ini akan sangat mengganggu proses-proses Pilkada yang akan dilakukan KPU," katanya.

Mantan Asisten III Setda NTT itu mengatakan, namun persoalan tersebut berkaitan kendala yang bersifat teknis. "Karena mungkin minta SPJ (Laporan Pertanggungjawaban, Red) dulu baru bisa dicairkan, sementara dari sisi aturan tidak harus demikian," katanya.

Untuk itu, kata Polo Maing, pemerintah provinsi segera berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Kabupaten Kupang sehingga persoalan pemahaman terkait SPJ bisa menemukan jalan keluar untuk kelancaran proses Pilkada 2018.

Baca juga: Pilkada 2018 - Dana pengamanan Pilkada 2018 membengkak
Baca juga: Pilkada 2018 - Semua data yang dihasilkan melalui proses Sidalih
Kapolres Kupang AKBP Indera Gunawan (kanan) dan anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamsah (tengah) ketika memberikan materi pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kupang, Kamis (22/2). (ANTARA Foto/Benny Jahang) 
Anggota DPRD Provinsi NTT David Melo Wadu, secara terpisah, meminta pemerintah provinsi bersama KPU dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) setempat agar secepatnya berkoordinasi menuntaskan persoalan di Kabupaten Kupang ini.

"Kita tidak bisa diam begitu saja, ini bisa berpotensi membuat Pilkada di Kabupaten Kupang ditunda," kata Wakil Ketua DPD I PDIP NTT itu.

Menurutnya, para tim bersama paket pasangan calon yang diusung untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Kupang sudah lama bekerja keras dengan biaya dan tenaga yang besar.

Sehingga, lanjutnya, jika akhirnya Pilkada ditunda maka bisa saja menimbulkan persoalan bagi para pasangan calon maupun masyarakat setempat yang memilih hak politik untuk memilih pemimpinnya.

Kabupaten Kupang merupakan salah satu dari sembilan kabupaten lainnya di NTT yang akan menggelar Pilkada 2018 untuk pemilihan bupati-wakil bupati yang beririsan pula dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur.

Baca juga: Pilkada 2018 - E-KTP beres sebelum Pilkada
Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman (kanan) dan Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa berjalan bersama saat Simulasi Pengamanan Kota untuk Pilkada NTT 2018. (Foto ANTARA/Kornelis Kaha)