"Keberadaan kapal-kapal purse seine pelagis besar ini sangat mengkhawatirkan karena mereka menggunakan pukat tarik yang ketika dilingkar pada area tertentu maka semua hasil laut diraup," kata Ganef Wurgiyanto di Kupang, Senin (26/3)
Menurutnya, kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap purse seine pelagis besar sebelumnya kebanyakan beroperasi di wilayah utara, namun sekarang mulai marak berpindah ke selatan, termasuk di sekitar perairan Nusa Tenggara Timur.
Kapal-kapal dengan alat tangkap purse seine ini mendapatkan izin operasi dari pemerintah pusat untuk melaut di atas 12 mil pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 573 dari Provinsi Banten hingga perairan NTT.
Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu mengaku menyayangkan adanya izin pelagis besar yang diberikan kepada kapal-kapal purse seine tersebut karena alat tangkap yang digunakan berupa pukat tarik sangat tidak ramah lingkungan.
Penggunaan alat tangkap pukat tarik, menurutnya, merusak ekosistem laut karena ketika dilingkar akan meraup semua biota di dalamnya.
"Mereka juga menggunakan lampu yang efektivitasnya pada malam hari untuk menarik kawanan ikan, ketika terkumpul mereka melingkar dengan pukat tarik dan semuanya diraup termasuk ikan cakalang, baby tuna, dan lainnya," katanya.
Baca juga: Penertiban Alat Tangkap Selamatkan Biota Laut
Baca juga: Alat Tangkap Ramah Lingkungan Perlu Diperbanyak
Selain itu, lanjutnya, kapal-kapal purse seine juga menggunakan alat bantu penangkapan berupa rumpon yang dipasang untuk mengahalau migrasi ikan secara alamiah.
"Karena kita tahu bahwa kapal-kapal purse seine pelagis besar ini tidak bisa beroperasi kalau tidak memasang rumpon, ini yang menjadi persoalan kenapa rumpon marak di perairan kita," katanya
Ia menjelaskan, ketika rumpon-rumpon itu di pasangan di atas 12 mil maka ikan-ikan sulit bermigrasi masuk ke area penangkapan nelayan lokal di bawah 12 mil.
Untuk itu, menurutnya, harus ada sinergi bersama pihak pengawas perikanan dengan aparat keamanan laut terkait untuk melakukan operasi bersama di wi;ayah perairan sekitarnya.
"Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang sebagai instansi vertikal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat bersinergi dengan aparat Polair Polda NTT serta Lantamal VII/Kupang dapat melakukan patroli bersama dengan menyasar wilayah "fishing ground" kapal-kapal purse seine," katanya.
Ganef juga berharap agar keberadaan kapal-kapal purse seine ini ditata kembali pemerintah pusat selaku pihak yang berwenang mengeluarkan izin operasi agar tidak merugikan daerah.
Baca juga: Nelayan Tunggu Alat Tangkap Ramah Lingkungan
"Kalau memang demikian faktanya maka kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti kapal-kapal purse seine pelagis besar itu sebaiknya tidak diizinkan lagi untuk menangkap ikan di atas 12 mil laut," katanya.
Menurut Ganef, salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya ekosistem laut yang membawa ancaman terhadap kepunahan ikan di laut itu, karena ulah kapal-kapal purse seine tersebut.
