Perlu kebijakan nasional pemerataan ketersediaan vaksin di daerah

id vaksinasi di ntt,ntt,eman kolfidus,pdip ntt

Perlu kebijakan nasional pemerataan ketersediaan vaksin di daerah

Anggota Komisi V DPRD NTT Emanuel Kolfidus (ANTARA/Bernadus Tokan)

...Kita lihat ada beberapa daerah yang capaian vaskinasi sudah sangat tinggi, tetapi masih ada daerah yang sangat rendah. Ini karena keterbatasan penyediaan vaksin
Kota Kupang (ANTARA) -
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Emanuel Kolfidus mengatakan perlu ada kebijakan nasional terkait pemerataan ketersediaan vaksin di daerah-daerah, agar capaian vaksinasi nasional dapat mencapai target.

"Kita lihat ada beberapa daerah yang capaian vaskinasi sudah sangat tinggi, tetapi masih ada daerah yang sangat rendah. Ini karena keterbatasan penyediaan vaksin," kata Emanuel Kolfidus di Kupang, Selasa, (26/10).

Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar rendahnya capaian vaksinasi di NTT dan keluhan dari sejumlah daerah di NTT mengenai minimnya pasokan vaksin.

Berdasarkan data terakhir, capaian vaksinasi COVID-19 di NTT hingga kini baru mencapai 37, 96 persen dari total sasaran vaksin 3.831.439 orang.

"Data memperlihatkan bahwa capaian vaksinasi di NTT masih belum tinggi, vaksinasi tahap 1 baru mencapai kurang lebih 30 persen," katanya.

Sedangkan vaksinasi tahap 2 baru mencapai kurang lebih 14 persen, sedangkan tahun 2020 sisa dua bulan efektif saja.

Dalam hubungan dengan itu, diperlukan strategi distribusi oleh pemerintah pusat, terutama gugus tugas yang bertanggung jawab dalam hal distribusi vaksin. 

Untuk kecepatan distribusi, gugus tugas daerah juga perlu memperhatikan kecepatan pelaporan vaksinasi sehingga vaksinasi menjadi kontinyu, tidak tersendat-sendat, kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT itu.

Artinya perlu penyempurnaan dalam rantai distribusi (chain of distribution) sehingga cakupan vaksinasi menjadi lebih merata dan bisa mengejar apa yang kita perjuangan bersama yakni kekebalan kelompok, katanya menambahkan.

Baca juga: Disiplin prokes jaga penularan COVID-19 tetap rendah
Baca juga: Legislator: Gerakan vaksinasi perlu menjadi gerakan massal