Yogyakarta (ANTARA) - Ketua KPK, Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri, menegaskan, mereka berada di Yogyakarta pada 27-19 Oktober bukan untuk jalan-jalan alias pelesir melainkan melaksanakan serangkaian kegiatan rapat kerja jajarannya di DIY.
"Kami di Yogyakarta bukan jalan-jalan, tapi ada kegiatan yang harus diselesaikan," kata dia, saat ditemui seusai bersepeda bersama pimpinan dan pejabat KPK di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, (29/10).
Ia menuturkan undang-undang sejak perubahan kedua atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan pada 16 Oktober 2019, ada beberapa hal yang harus disesuaikan termasuk regulasi yang harus diterapkan.
Melalui raker di Yogyakarta, menurut dia, jajaran pimpinan serta pejabat struktural menyusun dan mengevaluasi capaian kinerja KPK dua tahun terakhir mulai 2019 sampai 2021 termasuk merencanakan kinerja KPK dua tahun ke depan.
Selain mengevaluasi capaian kinerja, KPK juga berupaya melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran, termasuk membahas bagaimana penghitungan anggaran di masa mendatang.
Salah satu ciri organisasi yang ingin maju, ujar dia, ialah selalu berupaya melakukan evalausi agar ada perubahan ke arah yang lebih baik.
"Pak Alex (Alex Marwata) ini punya pengalaman periode keempat kemarin sekarang masuk periode kelima, sudah dua tahun tentu beliau yang bisa mengevaluasi bagaimana yang lalu, bagaimana sekarang, dan bagaimana ke depan," kata dia, yang didampingi Wakil Ketua KPK, Alex Marwata.
Rapat kerja itu, lanjut dia, juga sekaligus menyiapkan peta jalan KPK hingga 2045 karena pada tahun itu diperkirakan Indonesia masuk ke dalam lima kekuatan ekonomi dunia. "Karena itu KPK harus memberikan sumbangsih, harus memberikan peran," kata dia.
Mengenai anggapan sejumlah pihak bahwa kegitan KPK di Yogyakarta sekadar pemborosan, dia menyebutkan, rombongan pimpinan dan pejabat struktural KPK ke Yogyakarta bahkan memilih menggunakan sarana transportasi yang ongkosnya paling murah.
"Jadi saya sampaikan ya, kami datang ke Yogyakarta ada berbagai alternatif transportasi yang bisa dipakai. Tapi kami ambil yang paling murah. Ada kereta api, tetapi kereta lebih mahal dibandingkan pesawat. Tetapi kita jangan bicara tentang murah atau mahal, tetapi tujuannya," kata dia.
Marwata menambahkan anggaran yang dialokasikan untuk rangkaian kegiatan KPK di Yogyakarta sudah sejak awal disusun dan tidak akan melebihi plafon yang sudah ditentukan.
"Pasti. Itu saya pastikan dan juga tidak akan mengganggu anggaran operasional untuk kegiatan yang lain, misalnya kegiatan penindakan. Itu betul-betul sudah kami alokasikan dari awal dan saya yakin pasti ada sisa," ujar dia.
Ia mengklaim kegiatan raker kali ini yang menggabungkan seluruh pejabat struktural KPK justru lebih hemat karena dahulu setiap biro dan direktorat di KPK menggelar raker secara sendiri-sendiri.
"Jadi bukan seolah-olah itu hal yang baru baut KPK. Nah, sekarang kami satukan jangan setiap biro, setiap direktorat, setiap kedeputian mengadakan raker sendiri-sendiri karena kita satu tujuan," kata dia.
KPK memilih hotel bintang lima sebagai tempat raker, menurut dia, karena seluruh hotel baik bintang tiga, bintang empat, dan lima terdampak pandemi, termasuk besaran tarifnya.
Sekjen KPK, Cahya H Harefa, menuturkan biaya paket rapat sebanyak 55 peserta raker KPK disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) di Yogyakarta mulai Rp700.000 sampai Rp1.000.000 per orang.
"SBU-nya di Yogyakarta itu antara Rp700.000 sampai Rp1.000.000. Kira-kira paket pertemuannya segitu ya, kami mengikuti itu," kata dia.
Pada penghujung raker di DIY, pada Jumat (29/10) pagi, pimpinan beserta puluhan pejabat struktural KPK bersepeda bersama dari Polsek Ngemplak Sleman menuju Warung Kopi Klotok, Jalan Kaliurang Kilometer 16, Pakem, Sleman.
Sebelumnya, rangkaian kegiatan rapat kerja KPK di DIY 27 Oktober-29 Oktober 2021 menuai banyak kritikan, termasuk dari sejumlah eks pejabat struktural KPK karena dinilai tidak etis dan terlalu mewah di tengah situasi pandemi.
Baca juga: KPK dakwa korporasi PT Adonara korupsi tanah lokasi Hunian DP 0 Rupiah
Baca juga: KPK sebut Sikka dan SBD rendah LHKPNnya
