Pemerintah tutup pintu masuk untuk cegah varian Omicron

id Varian baru COVID-19,Varian Omicron,Pintu masuk Indonesia

Pemerintah tutup pintu masuk untuk cegah varian Omicron

Tangkapan layar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID -19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers Perkembangan Penanganan COVID-19 yang diikuti dari Jakarta melalui YouTube BNPB Indonesia, Kamis(25/11/2021). ANTARA/Devi Nindy

...Satgas akan segera melakukan sosialisasi masif dan menyesuaikan manajemen karantina kepada petugas di lapangan
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menutup sementara pintu masuk ke Indonesia untuk mencegah masuknya varian Omicron dengan menangguhkan pemberian visa kepada warga negara asing (WNA) yang mempunyai riwayat perjalanan dari negara atau wilayah dengan transmisi komunitas kasus Omicron.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, pemerintah menangguhkan visa WNA dengan sementara apabila berasal atau sempat mengunjungi Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Namibia, dan Hong Kong dalam kurun waktu 14 hari terakhir.

Peraturan ini dikecualikan kepada pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing setingkat menteri ke atas, beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi atau kenegaraan, masuk dengan skema Travel Corridor Arrangement, dan Delegasi Negara Anggota G20.

“Daftar negara ini dapat ditambah jika ada konfirmasi transmisi lokal di negara lainnya. Sebagai tindak lanjut, ketentuan ini akan diberlakukan dalam 1x24 jam ke depan,” ujar Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito.

Sementara warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara tersebut dalam 14 hari terakhir tetap diizinkan untuk kembali ke Indonesia dengan kewajiban menjalani karantina selama 14 hari.

Sedangkan untuk WNA dan WNI dari negara lain yang tidak disebutkan sebelumnya, maka wajib melakukan penyesuaian durasi karantina menjadi 7x24 jam. Penambahan durasi karantina dari yang sebelumnya hanya tiga atau lima hari tergantung status vaksinasinya ini merupakan upaya kehati-hatian pemerintah untuk mencegah potensi lonjakan kasus akibat varian ini.

Selain karantina, upaya screening pelaku perjalanan internasional lainnya tetap dilakukan, di antaranya screening administratif, yakni memeriksa sertifikat vaksin, hasil negatif COVID-19, dan visa/berkas imigrasi pendukung lainnya.

Tidak hanya secara administratif, Satgas menetapkan entry test atau tes ulang sebagai bentuk konfirmasi ketiga saat kedatangan, serta exit test sesuai dengan durasi karantina, yaitu pada hari ke-6 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 7x24 jam atau pada hari ke-13 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 14x24 jam.

Menindaklanjuti peraturan ini, spesimen dari pelaku perjalanan internasional, khususnya dari negara dengan transmisi komunitas varian Omicron akan wajib di-sequencing-kan untuk meminimalisir kebocoran kasus varian baru. Sedangkan, untuk sampel dari pelaku perjalanan lainnya akan menyesuaikan.

“Sebagai tindak lanjut, Satgas COVID-19 akan segera melakukan sosialisasi masif dan menyesuaikan manajemen karantina kepada petugas di lapangan untuk menjamin implementasi yang disiplin dan ketat,” ujar Wiku.

Baca juga: Kemenkes yakini vaksinasi capai 60 persen di akhir 2021

Baca juga: Kemenkes: Bagi pelanggar ketentuan tarif PCR, dicabut izin operasionalnya
Pewarta :
Editor: Bernadus Tokan
COPYRIGHT © ANTARA 2022