Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta anggaran BUMN untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri.
"Tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen," kata Presiden Joko Widodo di Bali, Jumat, (25/3).
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" yang juga dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia.
"Cek yang terjadi, sedih belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki (produk dalam negeri). Anggaran pengadaan barang dan jasa untuk modal di pusat itu Rp526 triliun, sedangkan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota ada Rp535 triliun, lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang, pusat Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, BUMN jangan lupa saya detailkan Rp420 triliun, ini duit gede banget, besar sekali," ungkap Presiden.
Presiden menyebutkan bila sebanyak 40 persen anggaran tersebut digunakan untuk belanja produk buatan dalam negeri maka belanja BUMN dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 0,4 persen dan dari belanja APBN dan APBD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 1,5 sampai 1,7 persen.
"Ini kan 2 persen lebih, tidak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diam saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita kok tidak kita lakukan? Bodoh sekali kalau kita tidak melakukan ini," tegas Presiden.
Presiden Jokowi pun meminta agar kementerian dan pemda tidak melanjutkan tradisi untuk membeli barang-barang impor.
"Beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan? Ndak. Ndak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan bapak ibu kita beri pekerjaan ke negara lain, duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana, bukan di sini," ungkap Presiden.
Padahal bila kementerian, pemda dan BUMN membeli barang dalam negeri maka menurut Presiden, akan ada tambahan modal dan investasi oleh pengusaha dalam negeri sehingga dapat juga membuka lapangan pekerjaan.
"Tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan," kata Presiden mencegah tepuk tangan dari para hadiri yang hadir di tempat itu.
Presiden menyebut belum semua pihak benar-benar membelanjakan anggaran untuk produk dalam negeri.
"Kalau sudah Rp400 triliun lebih itu betul-betul semua mengerjakan (untuk produk dalam negeri) silakan semua tepuk tangan. Kita hanya minta 40 persen saja sampai Mei 2022. Tadi pagi saya cek baru Rp214 triliun," ungkap Presiden.
Acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" didahului dengan Business Matching belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022 dengan hasil Businees Matchng mencapai Rp85 triliun.
Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 - 1,71 persen.
Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36 - 5,4 persen.
Baca juga: Presiden perintahkan pembangunan infrastruktur gunakan produk dalam negeri
Baca juga: Presiden: Boleh saja mengatakan tidak suka produk asing
Presiden perintahkan 40 persen anggaran untuk produk lokal
Pengunjung mengamati produk dalam negeri yang dipamerkan saat Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (24/3/2022). Kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan pembelian dan penggunaan produk industri dalam negeri oleh instansi pemerintah itu berhasil mencatatkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp214,1 triliun selama tiga hari pelaksanaan. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.
...Tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen
