Kupang (Antara NTT) - Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nusa Tenggara Timur Boni Marisin mengatakan daerah setempat bisa memanfaatkan Program Dana Desa untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) karena didukung dengan potensi yang memadai.
"Umumnya Pulau Timor, Sabu, Rote, Alor, Sumba, Flores bagian timur, dan sekitarnya merupakan daerah panas yang mana potensinya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan PLTS," katanya saat dihubungi Antara di Kupang, Kamis.
Menurut dia, masih banyak desa di provinsi kepulauan itu belum menikmati jaringan listrik PLN, oleh karenanya, desa-desa tersebut bisa secara mandiri mengembangkan listrik berbasiskan energi baru terbarukan (EBT) melalui dukungan dana dari program Dana Desa.
Saat ini, katanya, sekitar 1.205 dari total 3.270 desa yang menyebar di 21 kabupaten provinsi kepulauan itu belum dialiri listrik secara memadai.
Dia mengatakan, daerah yang sudah terjangkau listrik 100 persen hanya Kota Kupang, ibu kota Provinsi NTT disusul Kabupaten Ngada dengan 88,74 persen dan Nagekeo 86,73 persen. Sementara, desa-desa yang belum teraliri listrik terutama di daerah terpencil termasuk di wilayah perbatasan negara Indonesia-Timor Leste.
Boni menyebutkan, daerah seperti Kabupaten Manggarai Timur, dan Timor Tengah Selatan memiliki jangakuan listrik yang masih rendah, ada yang menikmati listrik beberapa jam sehari dan ada pula yang gelap total.
"Ketiadaan jangkauan listrik membuat rasio elektrifikasi kita pun masih rendah dari daerah lain dengan kisaran 60 persen," katanya.
Menurut dia, pengembangan EBT tersebut tenturnya disesuaikan dengan potensi lokal seperti di Pulau Sumba yang selain memiliki potensi panas juga ada micro hidro yang sudah menjadi icon daerah itu.
Sementara di Pulau Timor, lanjutnya, bisa dikembangkan pula PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu), dan Flores dengan potensi panas bumi (geothermal).
Dia mengatakan, untuk pengembangan EBT yang ada, pihak desa/kelurahan bisa menfaatkan porsi Dana Desa secara terukur dengan tidak mengabaikan program pembangunan lainnya dari nominal yang akan diterima mencapai Rp1 miliar.
"Apalagi pemerintah pusat juga berencana akan meningkatkan Dana Desa tersebut setiap tahunnya," katanya lagi.
Untuk itu, menurutnya, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan juga swasta untuk memperkuat pengelolaan ketersediaan listrik dengan memanfaatkan EBT sesuai potensi yang dimiliki.
Para penamping desa juga, katanya, dibutuhkan tenaganya untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ketahananya listik yang bekelanjutan.
"Kalau kebutuhan listrik di setiap desa nantinya sudah memadai maka roda perekonomian tentu bisa bergerak dengan cepat," katanya.
Boni menambahkan, semangat pengembangan EBT tersebut sejalan dengan langkah pemerintah pusat yang terus mendorong daerah-daerah untuk memaksimalkan sumber energi listrik non fosil.
"Pemerintah pusat juga tengah menggenjot pembangunan listrik terutama di wilayah Indonesia Timur untuk meningkatkan rasio elektifikasi secara nasional mencapai 90 persen sebelum tahun 2019," kata Boni Marisin.
