Kupang (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), George Melkianus Hadjoh, mengatakan tingkat inflasi di daerah itu masih dalam kategori aman yaitu 1,05 persen dan pemerintah masih terus melakukan berbagai berupaya untuk mengendalikan laju inflasi agar tidak naik.
"Kota Kupang termasuk daerah yang laju inflasi masuk dalam kategori aman dan inflasi yang terjadi di Kota Kupang masih 1,05 persen, termasuk rendah," kata Penjabat Wali Kota Kupang George Melkianus Hadjo di Kupang, Selasa, (13/9/2022). Menurutnya, batas toleransi inflasi berada pada posisi 2-4 persen.
Ia mengatakan hal itu terkait upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dalam mengendalikan laju inflasi menyusul terjadinya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar
Mantan Kepala Biro Umum Setda NTT tu mengatakan Pemkot Kupang telah memiliki strategis dalam mengantisipasi peningkatan inflasi dengan mendorong warga memanfaatkan lahan sekitar rumah masing-masing untuk ditanami tanaman produktif, seperti sayur-sayuran, tomat, dan cabe, yang memiliki kontribusi terhadap naiknya inflasi.
"Kami berharap warga Kota Kupang untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami aneka sayuran dan cabe, hal ini penting dalam mengendalikan inflasi, sehingga tidak harus beli di pasar jika bisa diusahakan di rumah," katanya.
Pemkot Kupang, lanjutnya, sedang berupaya mengadakan tempat penyimpanan ikan segar dalam kapasitas besar, sehingga dapat membantu masyarakat saat membutuhkan ikan segar pada saat terjadi kelangkaan ikan pada musim cuaca buruk.
Baca juga: Pemkab Sikka gunakan dana desa untuk kendalikan inflasi
"Masyarakat tidak harus menunggu ikan yang dibawa para nelayan dari laut, tetapi dengan adanya fasilitas penyimpanan ikan dengan kapasitas yang besar maka persediaan ikan segar tetap tersedia setiap saat untuk kebutuhan masyarakat Kota Kupang," katanya.
Baca juga: Presiden perintahkan daerah gunakan APBD untuk tahan inflasi
Salah satu faktor terjadinya inflasi di Kota Kupang, kata dia, transportasi udara yang harga tiket terus naik sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah pusat agar bisa kembali stabil.
