Tiga Kementerian pantau program pendidikan Inovasi di NTT

id NTT,pendidikan,inovasi,kabupaten negekeo,literasi

Tiga Kementerian pantau program pendidikan Inovasi di NTT

Lembaga Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan mitra pembangunan pendidikan menerapkan program penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran khususnya di kelas awal di sejumlah SD di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. ANTARA/HO-INOVASI NTT

Dalam kunjungan ini tim pemantau akan mengamati perkembangan dan kendala implementasi panduan yang ada...
Kupang (ANTARA) - Tiga kementerian melakukan pemantauan ( terhadap program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) kemitraan dengan Pemerintah Australia dan mitra pembangunan pendidikan lainnya di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Sejumlah pejabat eselon I dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan berkunjung ke Kabupaten Nagekeo untuk melihat secara langsung program pendidikan yang dilakukan INOVASI," kata Manajer Program INOVASI di Provinsi NTT, Hironimus Sugi saat di hubungi di Kupang, Selasa, (17/1/2023).

Ia mengatakan pemantauan bersama dilakukan tiga kementerian itu berlangsung di sejumlah sekolah dasar dan Madrasah ibtidaiah (MI) yang menjadi sekolah pendampingan INOVASI di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores.

Menurut dia kunjungan yang dilakukan sejumlah pejabat dari ketiga kementerian itu berlangsung pada 8-9 Februari 2023 bertujuan melihat langsung pendekatan implementasi, pola pendampingan dan dampak program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan mitra pembangunan pendidikan lainnya di Nagekeo.

"Para pembuat kebijakan dari ketiga kementerian tersebut juga akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan dan kendala Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), akses terhadap Platform Merdeka Mengajar (PMM), serta Rapor Pendidikan," kata Hironimus Sugi.

Menurut dia pejabat eselon I dari Kemendikbudristek yang dijadwalkan hadir, lanjut Hironimus, adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril, serta Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani.

Sementara dari Kementerian Agama yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani akan mewakili Kemenag, dan Plt. Deputi Direktur Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Budaya, Subandi, mewakili Bappenas serta sejumlah pejabat dari tiga kementerian tersebut.

Hironimus menjelaskan, selama berada di Kabupaten Nagekeo dibagi ke dalam lima rombongan dan akan mengunjungi masing-masing dua sekolah berbeda seperti mengunjungi SD Inpres Wudu di Kecamatan Boawae dan MI Negeri Nagekeo di Aesesa, mengunjungi SD Inpres Nebe dan MI Swasta Al-Ikhlas Aloripit, MI Swasta Nurussaadah Nangadhero dan SD Katolik St. Stefanus Nangadhero, serta mengunjungi PAUD St. Clara dan SD Katolik Wolopogo di Boawae dan SD Katolik Galawea dan SD Negeri Ndora di Nangaroro.

"Masing-masing rombongan memiliki tema atau fokus yang ingin dipantau seperti Implementasi Kurikulum Merdeka, Literasi Dasar Berbasis Bahasa Ibu, Penggunaan Buku Bacaan Nonteks, Perpustakaan Ramah Anak, dan Kepemimpinan Pembelajaran," kata Hironimus Sugi.

Hironimus menjelaskan, terkait Literasi Dasar Berbasis Bahasa Ibu, studi awal INOVASI menunjukkan bahwa 42 persen siswa kelas awal di Nagekeo belum bisa berbahasa Indonesia.

Menurut dia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nagekeo melakukan ujicoba penggunaan bahasa Nage di 10 PAUD dan 10 SD di Kecamatan Boawae.

"Dalam kunjungan ini tim pemantau akan mengamati perkembangan dan kendala implementasi panduan yang ada," kata Hironimus Sugi.

Menurut dia kunjungan ke sekolah akan menjadi masukan pada rapat Komite Pengarah Nasional Program INOVASI terkait keberlanjutan program-program yang telah dilaksanakan.

Selain itu pemantauan ini juga akan memberi perspektif IKM yang lebih beragam untuk madrasah dan dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah dalam menyongsong penerapan Kurikulum Merdeka sebagai Kurikulum Nasional pada 2024 nanti.

"Sementara itu temuan lapangan terkait penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran khususnya di kelas awal di SD maupun madrasah juga dapat menjadi masukan untuk pengembangan prinsip dan panduan bahasa transisi bagi guru yang mengajar siswa yang belum bisa berbahasa Indonesia," tegas Hironimus Sugi.

Baca juga: Imigrasi Atambua permudah layanan paspor lewat Program Eazy Paspport

Baca juga: Balai Guru Penggerak di NTT bentuk komunitas guru penggerak di sekolah