Pemerintah Memproses Pemekaran Kabupaten Di Perbatasan

Atambua (Antara NTT) - Pemerintah mulai memproses pemekaran kabupaten sebagai daerah otonomi baru di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatas dengan Timor Leste.

"Kami sedang lakukan validasi di lapangan terhadap sejumlah hal teknis, kewilayaan serta validasi administrasi," kata Ketua Tim Validasi Pemekaran Kabupaten Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hasdiana Kandow, di Atambua, Selasa.

Dia mengatakan, secara kelembagaan pemerintah sudah akan siap memberikan pengesahan terhadap kerinduan masyarakat akan pemekaran wilayah baru menjadi Kabupaten Malaka dengan ibu kota di Betun, berpisah dari Kabupaten Belu sebagai kabupaten induk.

Namun demikian, kata dia, penting juga dilakukan sejumlah langkah untuk mendapatkan kepastian dan pemenuhan persyaratan yang ada.

Karena itulah, kata dia, pemerintah berkewajiban melakukan tinjauan lapangan untuk melakukan validasi sejumlah persiapan teknis, administratif dan kewilayahan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemekaran nanti sekaligus meminimalkan segala kemungkinan persoalan yang terjadi, berkaitan dengan sejumlah hal itu.

"Kita harus pastikan batas wilayah antara dua wilayah itu serta administrasi yang akan dijadikan sebagai dasar pemekaran," kata Hasdiana.

Bupati Belu Joachim Lopez mengatakan, secara kelembagaan Pemerintah Kabupaten Belu sebagai kabupaten induk, sudah siap untuk membantu pemerintah dan tim validasi dalam upaya pelaksanaan pemekaran Kabupaten Malaka sebagai daerah otonomi baru.

Bahkan lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Belu terus mendorong sejumlah pihak termasuk Pemerintah Pusat untuk bisa segera merealisasikan upaya pemekaran tersebut, dalam rangka percepatan pelayanan pembangunan kemasyarakatan di daerah itu.

Dia menjelaskan, Kabupaten Belu, merupakan daerah batas negara RI-Timor Leste yang harus menjadi serambi terindah bagi kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Karena itu, dengan pendekatan pelayanan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah, melalui pemekaran wilayah, akan membuat masyarakat semakin hari semakin mendapatkan sentuhan yang lebih fokus untuk kemajuannya.

"Prinsipnya Pemerintah Kabupaten Belu siap bantu segalanya demi terlaksananya pemekaran tersebut," kata dia.

Terhadap kemungkinan hibah anggaran, aset, pemetaan batas wilayah serta personil pegawai, Joachim mengaku sudah dirancang dan akan siap memberikan bantuan-bantuan tersebut.

Anggota DPR RI Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah pusat untuk memprioritaskan pemekaran daerah otonomi di wilayah perbatasan, demi percepatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut dia, jika hingga saat ini pemerintah dalam hal ini Presiden RI belum memberikan kepastian tentang batas waktu moratorium untuk pemekaran sejumlah daerah otonom, maka dewan akan mengusulkan agar pemerintah segera mendahulukan sejumlah daerah di wilayah perbatasan yang sudah siap menjadi daerah otonomi.

"Ini demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut," kata Ganjar sebelumnya saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Belu.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, upaya pemekaran di wilayah perbatasan, demi peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut untuk mencapai kesejahteraannya.

Dia mengatakan, Kabupaten Malaka di Kabupaten Belu yang wilayahnya sangat dekat dengan perbatasan Negara Timor Leste, harus menjadi prioritas untuk dimekarkan.

"Ini kebijakan diambil demi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut," kata dia.