Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik nasional melalui kebijakan transisi dari energi fosil ke energi hijau.
"Semua yang berkaitan dengan kebutuhan listrik secara nasional kita dukung, tetapi sekarang ini kita mulai bergeser ke energi hijau," kata Presiden Jokowi di sela kunjungan kerja ke Indramayu, Jawa Barat, Jumat, (13/10/2023).
Pernyataan itu sekaligus menjawab keputusan Jepang yang telah menghentikan pendanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu.
"Kalau ada PLTU itu harus super critical semuanya, standar-standarnya itu saya kira di kementerian ESDM tahu semua," katanya.
Presiden Jokowi mengatakan energi hijau yang kini diprioritaskan di Indonesia, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Cirata, Purwakarta, Jawa Barat.
"Saya kira di Jawa Barat ada gede ini, mau kita resmikan di Cirata," kata Presiden Jokowi.
Dilansir dari laman Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, PLTA Cirata diproyeksikan memiliki kapasitas 1.008 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1 MWp.
Khusus untuk PLTS Terapung Cirata dibangun melalui hasil kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk memasok kebutuhan energi listrik di Jawa-Bali.
Energi hijau yang juga diprioritaskan oleh Presiden Jokowi berupa pembangkit listrik yang bersumber dari energi angin dan geothermal atau panas bumi.
Baca juga: PLN produksi "green hydrogen" 100 persen dari EBT
Baca juga: PLTP Ulumbu dinilai menjadi solusi keandalan pasokan listrik
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi: Pemenuhan kebutuhan listrik bergeser ke energi hijau
Jokowi utamakan sumber energi hijau pasok listrik nasional
Presiden RI Joko Widodo saat akan lepas landas ke Kabupaten Indramayu menggunakan helikopter Super Puma TNI AU dari Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (13/10/2023). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden).
...Kalau ada PLTU itu harus super critical semuanya, standar-standarnya itu saya kira di kementerian ESDM tahu semua
