Labuan Bajo (ANTARA) - Penjabat Bupati (Pj) Bupati Manggarai Timur (Matim), Provinsi Nusa Tenggara Timur, Boni Hasudungan meminta para kepala desa di daerah itu proaktif mengecek dokumen kependudukan warganya.
"Saya minta agar proaktif mengecek masyarakatnya yang belum memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang valid adalah yang wajib dimiliki. Bansos (bantuan sosial) sampai pupuk subsidi hanya akan diberikan kepada yang memiliki dokumen kependudukan yang valid," katanya dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Selasa, (27/2/2024).
Dia juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugasnya selama satu tahun ke depan, yaitu penurunan angka kemiskinan, menekan angka stunting dan menahan laju inflasi.
Selain meminta kerja sama seluruh pihak, dia juga meminta para kepala desa untuk melakukan pendataan detail dan mengenal masyarakatnya yang masuk kategori miskin ekstrem, anak stunting dan ibu-ibu yang kehamilannya bermasalah.
Dengan data yang jelas dan valid, lanjut dia, maka penanganan berupa makanan tambahan, bansos dan lain sebagainya dinilai akan lebih tepat sasaran.
"Data juga masyarakat yang belum memiliki BPJS, terutama ibu hamil. Kita maksimalkan semua upaya yang kita bisa untuk membantu, intervensi pada ibu hamil yang bermasalah akan membantu mencegah anak stunting," katanya.
Kepada para kepala desa dia juga menyampaikan pada Maret 2024 ini akan diupayakan para kepala desa menerima gaji setiap bulan.