Artikel - Mencegah meningkatnya korban DBD di NTT

id Dbd

Seorang ibu menjaga anaknya yang terserang Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dirawat RSUD SK Lerik di Kota Kupang NTT Kamis, (24/1/19). (Antara Foto/Kornelis Kaha)

Serangan demam berdarah dengue (DBD) rentan terjadi di kawasan pemukiman penduduk yang tidak bersih..
Kupang (ANTARA News NTT) - Beberapa bulan terakhir sejumlah media di Indonesia gencar memberitakan masalah demam berdarah dengue (DBD) yang disebabkan oleh serangan nyamuk Aedes Aegypty.

Belasan ribu kasus telah tercatat menyerang sejumlah warga di Indonesia bahkan ada beberapa daerah yang penderita DBD meninggal.

Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukan bahwa kejadian penyakit demam berdarah dengue (DBD) per 1 Februari 2019 tercatat 15.132 kasus dengan angka kematian mencapai 145 jiwa di seluruh Indonesia.

Dimana provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dengan jumlah 3.074 kasus dan 52 kematian, disusul provinsi Jawa Barat dengan 2.204 kasus dan 14 meninggal dunia.

Lalu bagaimana dengan provinsi Nusa Tenggara Timur? Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa provinsi yang saat ini dikenal dunia internasionalnya karena daerah wisata Komodo (Veranus Komodoensisi) itu justru menempati urutan ketiga secara nasional.

Jumlah penderitanya cukup mengagetkan karena memang mencapai 1.092 kasus dan 13 meninggal dunia per tanggal 1 Februari 2019.

 Data kasus DBD di NTT terus mengalami peningkatan pascaadanya data dari Kemenkes RI tersebut, hal tersebut terbukti karena sampai dengan Senin (4/2) jumlahnya penderita DBD di NTT sudah mencapai 1.563 orang.

Laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga Senin (4/2) sudah ada 16 penderita DBD di NTT yang meninggal dan tersebar di beberapa kabupaten di NTT.

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan NTT Damiana V Djaha kepada wartawan di Kupang, Senin (4/2) mengatakan tambahan korban yang meninggal dunia tersebut dari Kabupaten Ende, sehingga menambah pula jumlah korban yang meninggal menjadi dua orang untuk kabupaten tersebut.

"Sementara korban serangan nyamuk Aedes Aegypty, yang dirawat di sejumlah RS di Kabupaten Ende, kini berjumlah 72 orang," kata dia.

Selain itu, kata Damiana, pada pekan lalu juga dilaporkan bahwa korban meninggal akibat DBD juga menyebar di Kabupaten Kupang, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sumba Timur serta Sumba Barat.

Saat ini untuk wilayah NTT tingkatan penderita DBD, kata dia Manggarai Barat masih menempati urutan pertama dengan jumlah penderita DBD mencapai 353 orang, disusul Kota Kupang 285 orang, dan Sumba Timur 193 orang.

Masuknya NTT menempati urutan ketiga dalam kasus DBD ini tentunya menjadi atensi tersendiri bagi pemerintah provinsi NTT khususnya masyarakat di provinsi berbasis kepulauan itu untuk tetap menjaga kebersihan sekitarya.

Lalu apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi guna menanggani penyebaran DBD yang dapat menimbulkan si penderita meninggal dunia itu.

Beberapa Pemerintah Daerah di NTT justru telah menetapkan daerahnya masuk dalam kawasan kejadian luar biasa (KLB) DBD itu.

Di antaranya Manggarai Barat, Sumba Timur dan Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu karena serangan DBD di ketiga daerah itu sudah sangat mengkhawatirkan.

Lalu apakah provinsi NTT masuk dalam KLB DBD akibat banyaknya jumlah korban yang meninggal dan banyaknya korban yang dirawat di setiap rumah sakit.

Belum KLB
Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore (tengah) sedang memimpin rapat upaya penanganan KLB Deman Berdarah Dengue (DBD) didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dr Ary Wijana (kiri) dan Penjabat Sekda Kota Kupang Yos Rerabeka di Kupang, Kamis (24/1). (ANTARA Foto/Benny Jàhang)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi NTT, Dominikus Minggu Mere mengatakan, serangan penyakit Deman Berdarah Dengue (DBD) pada hampir semua daerah di provinsi berbasis kepulauan itu belum masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Angka kasus DBD masih dalam batas rendah, sehingga pemerintah provinsi belum bisa menetapkan sebagai KLB," katanya.

Berdasarkan hasil laporan, hingga awal Februari 2019, hampir semua kabupaten di provinsi berbasis kepulauan itu, terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan jumlah kasus mencapai 1.500an pasien.

"Dari jumlah tersebut, 16 diantaranya dilaporkan meninggal dunia karena tidak bisa tertolong," ujar dia.

Penetapan sebuah daerah masuk dalam kategori KLB DBD itu dilakukan secara bertingkat.

Artinya, ditetapkan sesuai kriteria mempertimbangkan kondisi dan sumber daya yang ada dan ditetapkan dulu oleh pemerintah kabupaten/kota.

Jika DBD meluas sampai di provinsi, maka Gubernur berhak menetapkan KLB di provinsinya, dan jika memang sudah sampai seluruh provinsi dan memberikan dampak secara besar terhadap masyarakat, maka baru bisa ditetapkan KLB secara nasional.

Dinas Kesehatan provinsi setempat memperkirakan jumlah terus bertambah karena dari 22 kabupaten/ kota di NTT, baru sembilan kabupaten dan satu kota saja yang melaporkan dampak dari serangan yang diakibatkan nyamuk aedes aegypty tersebut.

Saat ini untuk setiap petugas kesehatan menyebar ke sejumlah daerah baik di perkotaan khususnya pemukiman untuk mendata jika ada yang tertular penyakit berbahaya itu.

Setiap puskesmas di setiap kabupaten juga diminta untuk siap siaga 24 jam menanggani kasus itu sehingga tak menimbulkan korban jiwa.

Untuk di Kota Kupang, ada kurang lebih 11 puskesmas yang membuka posko khusus KLB DBD guna menanggani pasien yang terserang DBD.

Kepala Puskesmas Oesapa dr Trio Hardhina mengatakan bahwa pihaknya sudah membuka posko tersebut sejak Rabu (23/1) dan akan berakhir pada Kamis (31/1).

"Posko yang kami bentuk ini akan beroperasi selama 24 jam untuk secepat mungkin melayani pasien DBD," tambah dia.

"Selain itu, kami juga membagi bubuk abate kepada setiap kelurahan di daerah itu, untuk ditaburkan di setiap genangan air mencegah berkembang biaknya nyamuk yang menularkan DBD," ujarnya.

Selain di Puskesmas Oesapa, di Puskemas Oepoi, Kelurahan Oebufu, juga dibuka posko KLB DBD.

Kepala Puskesmas Oepoi Maria Stefani mengatakan bahwa pembukaan posko tersebut bertujuan memberikan respon cepat terhadap setiap kejadian DBD.

"Kalau ada yang datang dengan keluhan panas dengan gejalah DBD akan langsung ditangani dengan diinfus dan langsung dirujuk ke RS," ujarnya.

Pemukiman Rawan DBD
Kepala Puskesmas Pasir Panjang Kota Kupang drg.Dian Sukmawati Arkiang. (ANTARA Foto/Kornelis Kaha)

Sejumlah kasus DBD yang terjadi di NTT sejauh ini dinilai lebih banyak berasal dari daerah pemukiman. Untuk di Kota Kupang sendiri kawasan Oesapa disebut banyak sekali korban DBDNya.

Kepala Puskesmas Pasir Panjang Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur drg Dian Sukmawati Arkiang mengatakan serangan demam berdarah dengue (DBD) rentan terjadi di kawasan permukiman penduduk yang tidak bersih.

"Kawasan permukiman yang lingkungannya tidak bersih menjadi tempat yang rawan akan penyebaran penyakit DBD," ujar dia.

Ia mengatakan kawasan permukiman menjadi rentan terhadap serangan penyakit DBD, karena setelah digigit nyamuk, virus tersebut langsung menyebar ke tubuh manusia lainnya, seperti sembilan orang yang sedang dirawat di Puskesmas Pasir Panjang saat ini.

Ia mengatakan jumlah penderita tersebut jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Januari 2018, justru mengalami peningkatan, karena hanya terjadi enam kasus.

Pasien yang dirawat di puskesmas itu, juga lebih banyak didominasi anak-anak, sebab nyamuk Aedes Aegypty lebih sering berkeliaran pada siang hari saat anak-anak beristirahat, sehingga tidak jarang jika anak-anak yang lebih banyak yang menjadi korbannya.

Saat ini, Puskesmas Pasir Panjang sudah membuka Posko Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD selama 24 jam sejak 22 Januari 2019, namun secara resmi baru dibuka pada 24 Januari setelah pemerintah Kota Kupang menetapkan DBD sebagai kejadian luar biasa (DBD).

"Untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit tersebut lebih jauh, ia mengimbau agar masyarakat bisa menggunakan metode 4M, yakni menguras, mengubur dan menutup serta memantau perkembangan nyamuk penyebar maut itu," ujar dia.
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar