"Prinsip dasar dari pembentukan badan ini adalah agar kita dapat merespon isu-isu yang pernah terjadi dan sedang terjadi, serta sekaligus mengantisipasi apa yang mungkin akan terjadi di waktu mendatang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BPOLBF Frans Teguh dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Selasa, (8/10)
Ia menjelaskan BPTNK sebagai tindaklanjut dari Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 315/KEP/HK/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Pengurus Badan Peduli Taman Nasional Komodo (BPTNK) dan Perairan sekitarnya di Manggarai Barat menegaskan komitmen semua pihak agar seluruh ekosistem pariwisata sebagai bagian dari pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat secara kolektif dijaga dan dirawat.
"Karena tidak dapat dipungkiri bahwa Labuan Bajo menjadi destinasi super prioritas karena adanya Taman Nasional Komodo," jelas Frans yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua 1 BPTNK.
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus S Sodo mengatakan pembentukan BPTNK bertujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat untuk merespon dinamika berbagai isu seperti pengelolaan sampah, keamanan, daya dukung, penataan pantai, pemberdayaan masyarakat lokal, penyediaan fasilitas, dan optimalisasi pemanfaatan dana sumbangan serta berbagai isu lainnya.
"Sehingga tercapai keseimbangan antara pengelolaan konservasi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Taman Nasional Komodo," katanya.
Ia menjelaskan lembaga BPTNK juga dibentuk untuk mengoptimalkan partisipasi stakeholder dan masyarakat dalam membangun pariwisata.
"Adanya lembaga ini menjadikan fleksibilitas tiap pelaksana tugas dan sebagainya itu jauh lebih mudah, lembaga ini juga merencanakan bersama seluruh stakeholder untuk menyelesaikan problem-problem yang tidak terselesaikan dengan fleksibel dan akuntabilitas," jelasnya.
Sementara itu, Ketua BPTNK Pater Marsel Agot SVD menyampaikan, kehadiran BPTNK adalah untuk mengetuk hati setiap orang untuk peduli terhadap Taman Nasional Komodo dan kepariwisataan di Labuan Bajo Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Mari kita membangun Manggarai Barat, Mari kita membangun NTT dan membangun Indonesia melalui Taman Nasional Komodo," ajak Pater Marsel Agot SVD.
Saat ini, Badan ini beranggotakan sebanyak 56 orang dari lintas stakeholder yang ada di Manggarai Barat, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, media, hingga tokoh masyarakat.
Baca juga: BPOLBF-UPH gelar FGD perkuat desain arsitektur lokal di Labuan Bajo
Baca juga: BPOLBF tekankan kerja sama mitra kembangkan wisata di Labuan Bajo
Baca juga: BPOLBF-UPH gelar FGD perkuat desain arsitektur lokal di Labuan Bajo
Baca juga: BPOLBF tekankan kerja sama mitra kembangkan wisata di Labuan Bajo
Adapun susunan kepengurusan ini terdiri dari dewan penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, sekretariat pelaksana, bendahara, komisi penggalangan dana, komisi kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, dan komisi riset, advokasi, media, dan publikasi.
