Nantinya, kata Tito, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar rapat koordinasi mingguan khusus pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan selalu terpantau.
"Mana yang bergerak, mana yang tidak. Yang nggak bergerak, ya nanti kita akan datangi. Yang bergerak, ya kita kasih reward," kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu, (18/12).
Mendagri meminta para kepala daerah untuk mengubah pola pikirnya agar membuat pendapatan daerah lebih banyak dan belanja yang lebih efisien.
Jika kebijakan anggaran banyak diarahkan untuk kegiatan masyarakat maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.
Jika setiap daerah bergerak untuk membuat keuangan lebih efisien maka pertumbuhan ekonomi daerah bakal meningkat dan bisa menangani inflasi.
Baca juga: Kemendagri berikan penghargaan kepada pemda pengelola keuangan terbaik
Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi daerah menjadi agregat dari pertumbuhan ekonomi nasional.
"Bapak Presiden menargetkan 8 persen (pertumbuhan ekonomi nasional), sebetulnya sangat bisa di samping program-program lain, kalau semua daerah bergerak untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing," katanya.
Selain itu, Mendagri mengatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bisa hidup jika sektor swasta di daerah tersebut juga hidup. Maka dia pun mengimbau kepada pemerintah daerah untuk mempermudah izin usaha swasta.
"Hidupkan. Berikan kemudahan perizinan. Berikan lahan kepada mereka dan lain-lain kemudahan. Jangan dibalik-balik, seperti yang di Maluku, orang mau membangun minimarket, dipalakin dari awal," katanya.
Baca juga: Kemendagri minta Bulog atasi kenaikan harga beras
