Bappenas mempertajam rancangan RKP NTT 2020

id Bappenas

Bappenas mempertajam rancangan RKP NTT 2020

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) NTT dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2020 di Kupang, Jumat (29/3) malam. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)

Menteri Bambang juga berharap, Pemerintah Provinsi NTT dapat menajamkan program, proyek, dan inisiatif baru untuk mendukung program prioritas nasional.
Kupang (ANTARA) - Kementerian PPN/Bappenas akan terus mempertajam rancangan rencana kerja pemerintah (RKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 hingga tingkat proyek prioritas, membahas dengan instansi terkait dan pemerintah daerah.

"Selain itu, kami juga akan mengintegrasikan dengan sumber pendanaan, baik dari APBN, dana alokasi khusus (DAK), maupun sumber dana dari BUMN," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro di Kupang, Jumat (29/3) malam.

Dia mengemukakan hal itu, dalam arahannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) NTT dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2020.

"RKP 2020 merupakan RKP transisi menuju RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap efektivitas dan efisiensi program, serta diidentifikasi kerja sama dan kemitraan dalam pembiayaan pembangunan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, BUMN, dan masyarakat," katanya.

Menteri Bambang juga berharap, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat menajamkan program, proyek, dan inisiatif baru untuk mendukung program prioritas nasional.

Selain memastikan mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta memastikan program dan proyek tersebut mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan di NTT, DAK fisik perlu dapat diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM melalui DAK Pendidikan dan Kesehatan.

Peningkatan konektivitas daerah tertinggal melalui DAK fisik jalan dan transportasi, dan memperkuat sektor agroindustri melalui DAK industri kecil dan menengah, pasar, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan, katanya menambahkan.

Baca juga: Kemiskinan di NTT masih di atas nasional, kata Bappenas