Bupati Mabar soroti akurasi data untuk pembangunan inklusif

id Regsosek, data, bappenas, bps, bupati mabar, edistasius endi,Labuan bajo, manggarai barat, ntt

Bupati Mabar soroti akurasi data untuk pembangunan inklusif

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi memberikan sambutan dalam Regsosek Talk Goes to Labuan Bajo di Puncak Waringin Labuan Bajo, NTT, Selasa (13/12/2022). (ANTARA/HO-Dinas Kominfo Manggarai Barat)

Demi mendukung inklusivitas pembangunan yang merangkul kelompok marjinal mulai dari desa, kami menyadari akurasi data menjadi syarat penting dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan yang tepat sasar...

Labuan Bajo (ANTARA) - Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Edistasius Endi menyoroti pentingnya akurasi data untuk inklusivitas pembangunan di daerah tersebut.

"Demi mendukung inklusivitas pembangunan yang merangkul kelompok marjinal mulai dari desa, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyadari akurasi data menjadi syarat penting dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan yang tepat sasar," kata Bupati Edistasius Endi dalam sambutannya pada acara Regsosek Talk Goes to Labuan Bajo di Puncak Waringin Labuan Bajo, Selasa, (13/12/2022).

Bupati Edistasius mengatakan pihaknya mendukung penuh program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai upaya untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data.

Dengan data tunggal, katanya, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien hingga tingkat desa.

Dia menjelaskan pembangunan inklusif secara sederhana diartikan sebagai suatu konsep pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Pembangunan inklusif hadir dengan mengedepankan nilai keadilan dan kesetaraan hak dan kesempatan untuk semua kelompok masyarakat dalam mengakses pembangunan.

Model pembangunan inklusif memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Kelompok marjinal yang digarisbawahi dalam kajian ini yaitu masyarakat miskin, disabilitas, dan perempuan.

Kelompok tersebut, lanjutnya, harus diposisikan sebagai elemen penting dalam kehidupan perekonomian suatu daerah sehingga kebijakan yang disusun akan mengarah kepada upaya memberikan kesempatan yang sama dalam mengakses dan menikmati segala bentuk output pembangunan.

Sebagai daerah destinasi pariwisata prioritas, geliat pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat berkembang sangat masif dengan pembangunan pada sektor pariwisata memang menjadi prioritas.

Akan tetapi, Pemerintah Daerah Manggarai Barat tetap memperhatikan aspek inklusivitas dan keberlanjutan dari segala bentuk kebijakan pembangunan yang ada.

Hal ini pun secara jelas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat peduli dan sadar akan aspek pemerataan pembangunan yang harus dinikmati oleh semua kelompok masyarakat sesuai dengan spirit pembangunan berkelanjutan.

Edi menyampaikan penanggulangan kemiskinan tetap menjadi fokus Pemerintah Manggarai Barat. Perhatian terhadap kelompok marjinal lainnya seperti kaum perempuan dan disabilitas juga akan ditingkatkan.

Oleh karena itu, ujar dia, untuk mendukung cita-cita itu dibutuhkan data yang akurat dan kredibel sehingga pengambilan kebijakan dan program-program pembangunan bisa tepat sasar kepada semua pihak, khususnya kelompok marjinal.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengharapkan agar data Regsosek dapat digunakan sebagai rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi serta dasar akurat kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial hingga upaya peningkatan sistem pelayanan publik.

Dengan demikian, lanjutnya, kualitas berbagai layanan pemerintah mulai dari desa seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan bisa meningkat.

Baca juga: Bupati Mabar ajak wisatawan berlibur ke Labuan Bajo

"Saya sangat berharap ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersinergi, bertukar gagasan, menyamakan persepsi, menggali ide dan bergandengan tangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dari desa," kata Edi.

Baca juga: Pemkab Mabar minta BUMDes bantu pengelolaan sampah