Kupang (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi mengatakan mulai 2020 pemerintahnya akan menjalin kerja sama dengan pemerintah China agar para investor dari negeri Tirai Bambu itu bisa membiayai seluruh pembangunan infrstruktur di daerah ini.
"Kami berencana pada tahun 2020 nanti akan menjalin kerja sama dengan Pemerintah China, khususnya di bidang infrastruktur. Para investor dari negeri Tirai Bambu itu kita harapkan bisa membiayai seluruh pembangunan jalan dan jembatan di daerah ini," katanya di Kupang, Senin (29/4).
Hal ini disampaikannya disaat menyampaikan arahan pada pembukaan acara Rapat Kordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2019 di salah satu hotel di Kupang.
“Saya informasikan kepada teman-teman sekalian bahwa tahun depan kita sudah membangun kerja sama dengan Pemerintah China dan Presiden sudah mengiyakan kerja sama tersebut, terutama di sektor infrastruktur,“ katanya.
Nae Soi menegaskan meskipun pembangunan infrastruktur seluruhnya dibiayai oleh pemerintah China, namun prosesnya bukan cuma-cuma.
“Kita akan menyicil utang kita secara perlahan-lahan ke pemerintah China sesuai kemampuan PAD kita pada setiap tahun,“ ujarnya.
Baca juga: NTT miskin tapi beli pulsa sampai triliunan rupiah
Ia mengatakan bahwa pemerintah NTT tentu saja berjuang menyicil sesuai dengan perjanjian, tetapi jika pemerintah NTT membutuhkan kerja sama lagi untuk pembangunan lainnya, maka akan melakukan negoisasi ulang agar jumlah cicilannya dapat dikurangi sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Pada prinsipnya, apa yang kita lakukan ini, semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT," ujar dia.
Ia mencontohkan negara tetangga Timor Leste yang sejumlah pembangunan infrastrukturnya seperti jalan dan jembatan dibangun oleh pemerintah China.
Setelah dibangun pihak China masih punya kewajiban untuk pemeliharaan sampai dengan 30 tahun sejumlah jalanan di Timor Leste khususnya di Oekusi.
Presiden Joko Widodo sendiri, kata dia, sudah menyetujui akan hal kerja sama dengan pemerintah China itu, sehingga pemerintah daerah diminta untuk mempersiapkan diri menjemput pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing.
Baca juga: Pada 2023, PAD NTT ditargetkan Rp3 triliun
Baca juga: PAD NTT Masih Dievaluasi Kemendagri
