Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kota Kupang belum membangun infrastruktur jalan raya yang memadai untuk beberapa kelurahan yang berada di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena masih terkendala dengan anggaran.
"Anggaran pembangunan kita yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APAD) memang sangat terbatas, sehingga belum bisa digunakan untuk membangun infrastruktur jalan secara bebas," kata Wali Kota Kupang Jefrison Riwu Kore kepada Antara di Kupang, Senin (17/6).
Jefrison Riwu Kore mengatakan hal itu berkaitan masih banyak ruas jalan dalam lokasi permukiman warga di Kelurahan Naimata, Naoni serta Alak yang kondisinya memprihatinkan.
Pemerintah Kota Kupang, menurut dia, pasti membangun fasilitas jalan raya untuk kepentingan masyarakat di beberapa wilayah itu, namun belum dapat dilakukan pada tahun 2019 karena terkndala anggaran.
Ia mengatakan, pemerintah Kota Kupang sedang membangun koordinasi dengan pemerintah pusat untuk ikut membantu membangun fasilitas jalan raya untuk beberapa kelurahan terluar itu, sehingga akses transportasi bagi masyarakat bisa menjadi lebih memadai.
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi dialami masyarakat di Naimata maupun Naioni. Kami akan terus berjuang untuk membangun jalan raya yang lebih memadai di daerah itu," kata Jefri menegaskan.
Kendati demikian, menurut Ketua DPD I Partai Demokrat NTT itu , dalam kondisi keuangan yang terbatas, pemerintah Kota Kupang tetap melakukan pembangunan infrastruktur jalan pada beberapa daerah di ibu kota provinsi berbasis kepulauan itu.
"Kami upayakan pada tahun 2020 beberapa ruas jalan di Naimata, Naioni mulai dibangun. Kami terus berupaya untuk merealisasikan hal itu sekalipun jalan yang dibangun itu belum menjangkau semua kelurahan," demikian Jefrison Riwu Kore.
Baca juga: Rp3 triliun dari China untuk biayai infrastruktur jalan di NTT
Baca juga: Jalan di Kabupaten Kupang akan beraspal beton semuanya
Pembangunan jalan terkendala anggaran
Pemerintah Kota Kupang belum membangun infrastruktur jalan raya yang memadai untuk beberapa kelurahan yang berada di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena masih terkendala dengan anggaran.