Kupang (Antara NTT) - Ketua Dewan Riset Daerah Nusa Tenggara Timur Pater Gregorius Neonbasu SVD meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo harus lebih tegas dalam upaya penyelesaian kasus pencemaran Laut Timor akibat meledaknya kilang minyak Montara pada Agustus 2009.
"Sebenarnya yang kita harapkan itu adalah ketegasan dari Pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia untuk menyelesaian petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang sudah berjalan tujuh tahun ini," katanya kepada Antara di Kupang, Selasa.
Neonbasu yang juga antropolog itu mengharapkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Australia pada akhir bulan ini dapat membahas khusus masalah Montara serta upaya-upaya penyelesaiannya, karena telah membuat ribuan petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur terkapar.
Menurutnya akibat meledaknya kilang minyak Montara di Laut Timor pada 2009 lalu mengakibatkan banyak sekali kerugian yang dialami oleh para petani rumput laut serta nelayan di NTT, karena usaha budidaya serta hasil tangkapan mereka menjadi tidak stabil.
Di samping hasil tangkapan yang berkurang, berbagai penyakit kulit mulai menyerang sejumlah nelayan NTT serta anak-anak yang diduga berasal dari zat beracun yang disemprotkan Australia untuk menemgelamkan tumpahan minyak ke dasar laut pada saat itu.
"Perusahan yang mengelolah kilang minyak di laut Timor sebenarnya sudah menyetujui untuk menganti rugi akibat meledaknya kilang minyak itu, namun persoalannya adalah ketegasan dari pemerintah kita saja," kata Antropolog dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang itu.
Namun, pihak PTTEP Australasia asal Thailand itu meminta agar uang ganti rugi itu langsung dikirim ke rekening Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) sebagai pihak yang selama ini mengadvokasi para petani rumput laut serta terlibat langsung dalam upaya penyelesaian masalah Montara.
Tetapi, lanjut rohaniwan Katolik itu, pemerintah Indoensia justru meminta agar sejumlah uang itu dikirim ke pemerintah pusat terlebih dahulu baru dikirim ke YPTB pimpinan Ferdi Tanoni.
"Kami selama ini juga telah berjuang agar sejumlah ganti rugi itu langsung ke para nelayan serta petani rumput laut yang selama ini merasa rugi akibat pencemaran tersebut," katanya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan agar dalam rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australi pada 25-27 Februari mendatang, masalah Montara patut untuk dibicarakan dengan Australia guna mencari langkah penyelesaiannya secara tuntas dan menyeluruh.
"Saya berharap agar masalah ini dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, sehingga ada titik temu dan ada kesepakatan terkait ganti rugi," ujar Gregorius Neonbasu.
Pemerintah Harus Tegas Soal Pencemaran Laut Timor
Ketua Dewan Riset Daerah Nusa Tenggara Timur Pater Gregorius Neonbasu SVD
"Sebenarnya yang kita harapkan itu adalah ketegasan dari Pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia untuk menyelesaian petaka tumpahan minyak Montara yang sudah berjalan tujuh tahun ini," kata Gregorius Neonbasu.
