Opini - Kabinet zaken untuk pemerintahan baru Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), pengusung pasangan presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rabuming Raka, hari-hari ini mulai membahas secara intensif komposisi menteri pada kabinet untuk pemerintahan mendatang.

Pembahasan secara serius mulai dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengukuhkan pasangan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024.

Prabowo memiliki beban berat untuk memenuhi harapan masyarakat, mengingat kemenangan Prabowo-Gibran dicapai dalam satu putaran, setelah mencapai angka kemenangan 58,6 persen.

Prabowo-Gibran diharapkan mengutamakan kepentingan melalui program-programnya, salah satunya akan tercermin dalam komposisi kabinetnya. Berdasarkan UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian maksimal 34 kementerian.

Bila partai pengusung dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, masing-masing mendapat dua atau tiga kursi menteri, itu akan bermakna unsur partai akan sangat dominan.

Merancang komposisi ideal kabinet memang sulit, namun tetap harus diupayakan. Idealnya, menteri dari kalangan profesional lebih diprioritas, seperti Sri Mulyani (Menkeu), yang selalu menjadi tulang punggung kabinet sejak era Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo.

Untuk mengelola sektor ekonomi, pertanian dan pendidikan, lebih baik direkrut dari tokoh profesional.

Seandainya Prabowo ingin memasukkan unsur partai, Prabowo diharapkan memperhatikan komposisi antara tokoh politik dan tokoh profesional secara proporsional.


Kabinet Zaken