Keabsahan lahan hambat pengembangan garam di NTT

id Garam

Keabsahan lahan hambat pengembangan garam di NTT

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat meninjau Panen Produksi Perdana Garam Premium di Desa Nunkurus, Kabupaten Kupang, Selasa (21/8). (ANTARA FOTO/HO-Biro Humas Kementerian Perindustrian)

Pengamat ekonomi Dr James Adam mengungkapkan keabsahan lahan menjadi penghambat utama pengembangan garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga belum berkembang signifikan.
Kupang (ANTARA) - Pengamat ekonomi Dr James Adam mengungkapkan keabsahan lahan menjadi penghambat utama pengembangan garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga belum berkembang signifikan.

"Soal yang mendasar kenapa pengembangan garam di NTT sejauh ini belum signifikan karena terhambat keabsahan lahan garapan," kata James Adam di Kupang, Jumat (6/9)..

Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan pengembangan garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dinilai sangat potensial sebagai penyumbang utama pemenuhan kebutuhan garam nasional.

Menurut dia, NTT memiliki potensi besar sebagai penyumbang terbesar pemenuhan kebutuhan garam nasional dengan potensi lahan mencapai 21.000 hektare yang tersebar di provinsi berbasis kepulauan itu. Hanya saja, pengembangannya sejauh ini tidak tumbuh signifikan karena status lahan yang masih dipersoalkan di banyak tempat.

"Ada yang dari warga bilang punya lahan tapi diklaim perusahaan, ada perusahaan bilang dia punya tapi tidak dikasih izin operasi, dan lainnya," kata konsultan Internasional Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk Program Pemberdayaan Ekonomi itu.

Baca juga: Bisakah NTT jadi sentra garam dan daging nasional?

James mengatakan persoalan lahan ini juga diketahui ketika pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kupang untuk melakukan riset tentang pengembangan garam rakyat di kabupaten setempat, salah satunya di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur.

Di Nunkurus, lanjutnya, bahkan baru dikembangkan dan berporduksi sekitar 10 hektare dari potensi lahan yang mencapai sekitar 600 hektare. "Hambatan lahan ini juga muncul di daerah lain seperti di Nagekeo, Pulau Flores, Malaka, dan lainnya," katanya.

James Adam berharap agar pemerintah daerah perlu memberi perhatian serius pada persoalan lahan agar diselesaikan secara baik dan adil sehingga pengembangan garam berjalan lancar dengan dukungan masyarakat setempat.

"Sebab kalau tidak maka produksi garam kita tidak bisa berjalan secara berkelanjutan dan tentu kita sulit untuk memenuhi kebutuhan nasional, sebagai mana diharapkan Presiden Joko Widodo saat melakukan panen perdana garam di Desa Nunkurus," demikian James Adam.

Baca juga: Presiden Jokowi sedih terhadap usaha pengembangan garam di NTT
Baca juga: Artikel - Bisakah Indonesia jadi produsen garam?
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar