Kupang (ANTARA) - Sejumlah pemerintah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp170 miliar lebih untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di daerah itu.
"Total anggaran yang sudah disiapkan untuk Pilkada di NTT sebesar Rp170 miliar lebih. Anggaran ini hanya untuk delapan dari sembilan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada di NTT," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT Thomas Dohu kepada wartawan di Kupang, Selasa (15/10) terkait anggaran Pilkada serentak di NTT.
Menurut dia, hanya Kabupaten Manggarai yang masih dalam proses pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan KPU.
"Kalau total secara keseluruhan bisa melampaui anggaran sekitar Rp200 miliar, karena KPU Manggarai sendiri mengusulkan anggaran sekitar Rp34 miliar kepada Pemkab Manggarai," katanya.
Menurut dia, angka sebesar Rp170 miliar lebih tersebut sesuai dengan angka yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada delapan dari sembilan kabupaten penyelenggara pilkada di NTT.
Baca juga: Anggaran Pilkada Manggarai belum disepakati
Baca juga: Tinggal Manggarai yang belum tetapkan anggaran pilkada
Kedelapan kabupaten yang telah menandatangani NPHD, yakni Kabupaten Sabu Raijua pada 16 September 2019, dengan anggaran sebesar Rp15 miliar, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada 28 September 2019 dengan anggaran Rp25 miliar. Kabupaten Malaka pada 1 Oktober 2019 dengan anggaran sebesar Rp14,7 miliar dan Kabupaten Sumba Timur pada 1 Oktober 2019 dengan nominal Rp29,7 miliar lebih.
Disusul Kabupaten Belu pada 2 Oktober 2019 dengan NHPD sebesar Rp18 miliar, Kabupaten Ngada pada 5 Oktober 2019 dengan jumlah NPHD Rp22 miliar dan Kabupaten Sumba Barat pada 7 Oktober 2019 dengan nilai Rp 19,9 miliar serta Kabupaten Manggarai Barat pada 11 Oktober 2019 sebesar Rp26,3 miliar.
Dari delapan kabupaten ini, Kabupaten Sabu Raijua yang pertama menandatangani NPHD untuk seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar.
Thomas Dohu berharap, Pemerintah Kabupaten Manggarai dapat segera menyelesaikan pembahasan anggaran dengan KPU agar tahapan pilkada di daerah itu bisa dimulai.
Baca juga: Batas waktu penandatanganan NPHD 14 Oktober 2019
Baca juga: Anggaran Pilkada 2020 di Manggarai masih dibahas
