Kupang (ANTARA) - Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr.Johanes Tuba Helan MHum mengatakan organisasi birokrasi pemerintahan selama ini terlalu gemuk tetapi fungsinya kurang.
"Harusnya dibalik...menjadi struktur yang ramping tetapi fungsinya gemuk," kata Tuba Helan di Kupang, Minggu (3/11) terkait bagaimana mengelola struktur birokrasi yang ramping, dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Menurut dia, jabatan eselon III dan IV akan dikurangi tidak berarti fungsi pelayanan tidak dilaksanakan, karena selama ini organisasi gemuk tetapi fungsinya kurang.
Dalam hubungan dengan itu maka perlu dibalik menjadi struktur ramping fungsi gemuk, sehingga semua struktur akan berfungsi maksimal.
Baca juga: Struktur birokrasi ramping lebih efisien
Baca juga: Birokrasi harus pastikan rakyat nikmati hasil pembangunan
Dia mengatakan, selama ini banyak pejabat nganggur yang datang duduk lalu main game atau sering keluar dan tidak berada di kantor.
Karena itu, diharapkan dengan perampingan ini, jabatan fungsional diperbanyak agar dapat memberikan pelayanan yang baik.
Mengenai rentang kendali, setiap eselon selalu bersambung atau ada kaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
"Eselon III dan IV dikurangi, sehingga fungsinya digabung bukan dihapus seluruhnya," katanya.
Misalnya selama ini 1 eselon 2 membawahi 6 eselon 3, maka dikurang menjadi hanya 3 saja, dan seterusnya. Jadi rentang kendali tetap berjenjang, kata Johanes Tuba Helan.
Baca juga: Jokowi : penyederhanaan birokrasi terus dilakukan
Baca juga: Birokrasi Pemerintahan ada untuk layani masyarakat
Birokrasi gemuk tapi fungsinya kurang
Johanes Tuba Helan. (ANTARA/Bernadus Tokan)
"Organisasi pemerintah selama ini terlalu gemuk sehingga fungsi pelayanan kepada masyatakat menjadi kurang," kata Dr Johanes Tuba Helan MHum.
