Keberadaan guru honor sangat strategis namun memprihatinkan

id guru honor

Keberadaan guru honor sangat strategis namun memprihatinkan

Wakil Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Hermanus Man (kelima dari kiri) menyerahkan kenang-kenangan kepada Andre Hugo Parera anggota Komisi X DPR-RI dalam kunjungan ke Kota Kupang, Minggu. (Antara/ Benny Jahang)

"Ada yang sudah bertugas puluhan tahun, namun belum diangkat menjadi PNS. Ini memprihatinkan. Kami minta agar nasib mereka diangkat menjadi PNS," kata Hermanus Man.
Kupang (ANTARA) - Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man menilai keberadaan guru kontrak di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat strategis dalam mengembangkan bidang ilmu bagi anak-anak sekolah, namun di sisi lain posisi mereka juga sangat memprihatinkan.

"Ada yang sudah bertugas puluhan tahun, namun belum diangkat menjadi PNS. Ini memprihatinkan. Karena itu, kami minta pemerintahan Presiden Jokowi dapat memperhatikan nasib mereka untuk diangkat menjadi PNS," katanya saat berdialog dengan Komisi X DPR-RI di Kupang, Minggu (26/1).

Hermanus Man menegaskan apa pun alasannya keberadaan guru honor sangat strategis dalam pembangunan sektor pendidikan, sehingga tidak bisa dipandang remeh.

"Kami berharap pemerintah pusat dapat mengangkat mereka menjadi PNS karena peran mereka yang strategis dalam membangun sektor pendidikan di daerah ini," kata mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang itu.

Baca juga: Honor guru di NTT hanya Rp300.000/bulan
Baca juga: Rp12 Miliar Tunjangan Guru Honor


Menurut Hermanus Man, para guru honor perlu diperhatikan pemerintah dalam rangka mempersiapkan masa depan bangsa.

"Atas dasar ini, kami berharap agar mereka (para guru honorer) dapat diangkat menjadi PNS untuk mengakhiri derita panjang yang dialami berpuluh-puluh tahun," katanya dalam pertemuan dengan rombongan Komisi X DPR-RI yang dipimpin oleh Hetifah Sjaifudin.

Hermanus Man juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih terbatas.

Pada kesempatan itu selaku Ketua Rombongan Komisi X DPR-RI, Hetifa Sjaifudin mengatakan kunjungan DPR-RI ke NTT untuk mengetahui secara langsung kebutuhan daerah ini dalam pembangunan sektor pendidikan.

"Berbagai masukan dari pemerintah NTT, khususnya Pemkot Kupang ini akan kami tindak lanjuti dengan mitra kami, Kementerian Pendidikan yang akan disampaikan dalam rapat kerja pekan depan," tegasnya. 

Baca juga: Akademisi: Guru honor sebaiknya jadi wirausahawan
Baca juga: KNPI Minta Pemerintah Bayar Honor Guru