Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) guna menuntaskan persoalan nasib 1.300 guru di NTT yang telah dinyatakan lulus tes "passing grade" hasil seleksi pegawai dengan perjanjian kerja PPK 2021 2021.
"Pemprov NTT sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang sumber pendanan untuk 1.300 lebih guru yang lolos passing grade 2021 di NTT, apabila sudah jelas sumber pendanaan maka pemda segera memroses semua dokumen yang dibutuhkan," kata SekdaProvinsi Nusa Tenggara Timur Kosmas D Lana saat di hubungi, Senin, (4/9/2023).
Menurut dia masih ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum Pemprov NTT menerbitkan SK bagi para guru lolos passing grade 2021
"Kami harus pastikan dulu sumber anggaran untuk gaji bagi para guru, tidak bisa diserahkan ke daerah yang memiliki keterbatasan anggaran," katanya.
Sementara itu Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni berharap pemprov untuk segera menuntaskan persoalan 1.300 guru honor di NTT yang lolos tes PPK pada 2021 namun belum ada kejelasan proses pengangkatan sebagai PPK sampai saat ini.
"Apabila ada persoalan supaya segera koordinasikan dengan pemerintah pusat, sehingga para guru-guru honor ini bisa mendapatkan kepastian. Kami akan agendakan lagi untuk membahas hal itu di DPRD NTT," katanya.
Baca juga: DPRD minta pemprov NTT proses SK guru honor lolos PPPK
Dia berharap penempatan pada guru tersebut tidak harus ditarik ke sekolah negeri tetapi bisa ditempatkan di sekolah induk dimana saat ini guru itu mengajar sehingga tidak terjadi kekurangan guru di sekolah swasta.
Baca juga: Keberadaan guru honor sangat strategis namun memprihatinkan
"Apabila guru-guru yang lulus itu ditarik ke sekolah negeri maka sekolah swasta mengalami kekurangan guru, kami berharap ada kebijakan agar guru-guru yang lulus passing grade itu ditempatkan sementara di sekolah asal sehingga tidak terjadi kekurangan guru," demikian Emilia Nomleni.
Pemprov NTT berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait guru PPPK
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kosmas D Lana (FOTO ANTARA/Benny Jahang)
...Kami harus pastikan dulu sumber anggaran untuk gaji bagi para guru, tidak bisa diserahkan ke daerah yang memiliki keterbatasan anggaran
