Kupang, (AntaraNTT) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Timur Andre Koreh mengatakan program kredit pemilikan rumah sejahtera melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) merupakan langkah bijaksana dari pemerintah yang prorakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Fasilitas ini juga dimaksudkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah tampaknya akan bisa segera terwujud setelah keluarnya program kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)," kata Kadis Andre Koreh di Kupang, Kamis.
Bukan cuma itu, menurut dia program KPR Sejahtera FLPP diharapkan dapat mencegah rakyat menjadi tuna wisma karena kesulitan mendapatkan modal sendiri untuk memiliki rumah layak huni.
Apalagi katanya program KPR Sejahtera FLPP yang dilaksanakan mulai awal Maret 2012 itu dan didukung oleh proteksi kredit macet serta asuransi jiwa dan kebakaran, plus suku bunga proteksi KPR relatif murah antara 7,0 - 7,25 persen per tahun itu, akan membuka peluang besar bagi rakyat untuk memiliki rumah yang layak.
"Fakta menunjukkan, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Di sisi lain, kepemilikan rumah sulit direalisasikan karena harga cenderung naik seiring dengan meningkatnya harga bahan bangunan dan barang kebutuhan hidup lainnya," katanya.
Sehingga salah satu cara tepat dalam memiliki rumah adalah melalui mekanisme KPR perbankan atau lembaga pembiayaan dengan cara mengangsur pinjaman untuk jangka waktu tertentu.
Maka, menurut dia Kemenpera kemudian mencanangkan program rumah sejahtera dengan pembiayaan FLPP.
Artinya kata dia Pemerintah telah berupaya memperkecil kesenjangan keterjangkauan bagi masyarakat berpengasilan menengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengangsur cicilan KPR-nya kepada bank melalui program bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk subsidi perumahan.
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah menentukan target rumah KPR setiap tahun antara 130 ribu hingga 250 ribu unit di seluruh Indonesia.
Dalam konteks lokal, daerah Nusa Tengara Timur katanya hingga akhir 2015 masih kekurangan sekitar satu juta unit untuk kelas menengah ke bawah, sehingga perlu perhatian dan dukungan pemerintah setempat.
Kondisi kekurangan tersebut dikaitkan dengan daya beli masyarakat yang lebih memilih rumah murah, ketimbang rumah yang telah disiapkan sejumlah pengembang yang jauh dari minat masyarakat setempat," katanya.
"Kenyataan tersebut bukan saja terjadi di Kota Kupang tetapi menyebar di semua kabupaten di NTT yang masih membutuhkan fasilitas perumahan murah dengan jumlah cukup banyak," katanya
