GubernurNTT minta pos pengamanan COVID-19 dibongkar

id COVID-ntt,POSKO COVID NTT,COVID NTT

GubernurNTT minta pos pengamanan COVID-19 dibongkar

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat . (ANTARA/Benny Jahang)

Sudah ada kesepakatan antara gubernur dengan pemda Kabupaten/Kota se-NTT untuk segera membongkar seluruh posko COVID-19
Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat meminta pemerintah kabupaten/kota di daerah ini untuk segera membongkar semua posko pemantauan COVID-19 yang telah dibangun demi memperlancar arus orang dan logistik antarwilayah.

"Sudah ada kesepakatan antara gubernur dengan pemda Kabupaten/Kota se-NTT untuk segera membongkar seluruh posko COVID-19," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu dalam keterangan pers, di Kupang, Selasa (26/5).

Hal ini disampaikannya sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota di NTT yang dilakukan secara virtual yang diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota Kupang.

Menurut dia, keberadaan posko-posko itu selain memiliki dampak positif terhadap pencegahan penyebaran COVID-19, juga memiliki dampak ikutan dengan terganggunya distribusi logistik maupun arus orang dan barang antarwilayah akibat kehadiran posko tersebut.

Baca juga: Gubernur minta semua Pemda di NTT siap terima pekerja migran
Baca juga: Gubernur Viktor tegaskan semua perbatasan antardaerah dibuka


Sejak pandemi COVID-19 berlangsung, sejumlah daerah di NTT membangun pos pemantauan COVID-19 di wilayah perbatasan antardaerah untuk mendeteksi adanya pasien terpapar COVID-19.

Ia mengatakan, posko-posko yang telah dibangun selama pandemi COVID-19 agar dibongkar, sehingga arus orang dan barang antarwilayah menjadi lebih lancar.

Selain itu, kata Marius lagi, posko pemantauan COVID-19 yang dibangun masyarakat di berbagai desa di provinsi berbasis kepulauan ini juga untuk segera dibongkar.

"Termasuk posko-posko COVID-19 di desa-desa yang dibangun secara mandiri oleh warga untuk segera dibongkar, sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas sebagai petani, pedagang dan nelayan dengan lebih nyaman," ujar Marius.

Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota sepakat dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk membongkar semua posko yang telah dibangun pemerintah dam masyarakat selama pandemi COVID-19, sehingga kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang mulai normal kembali pada 15 Juni 2020 bisa berlangsung dengan baik dan aman.
Pewarta :
Editor: Kornelis Aloysius Ileama Kaha
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar