Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat Daya, di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, siap menangani para pekerja migran yang d mengatakan pemerintahannya siap menangani kepulangan para pekerja ke daerah setempat.
“Dari asumsi kepualangan pekerja migran kami mengambil angka kira-kira 1.000 orang dan kami siapkan untuk menangani mereka,” kata Bupati Sumba Barat Daya, Kornelis Kodi Mete, dalam keterangan yang diterima di Kupang, Selasa, (2/6).
Baca juga: Sebanyak 10 pekerja migran NTT tiba di Kupang
Ia mengatakan, pemerintahannya telah menyiapkan sejumlah lokasi yang layak untuk karantina terpusat untuk mencegah penyebaran virus corona baru atau COVID-19.
Bupati Kornelis Kodi Mete mengatakan, pihaknya akan melakukan karantina selama 11 hari terhadap para pekerja migra yang pulang apabila sebelumnya mereka tidak dikarantina pada pintu masuk pertama di provinsi lainnya.
“Kalau mereka sudah karantina di daerah-daerah pintu masuk kan kami sudah tahu statusnya. Kalau yang teridentifikasi positif COVID-19 dan ditangani di sana maka ketika datang di Sumba Barat Daya akan kami tangani lagi,” katanya.
Baca juga: PMI NTT yang pulang jalani pemeriksaan berlapis
Ia menjelaskan, untuk pekerja migran asal Sumba Barat Daya yang sudah menjalani karantina di daerah lain maka ketika tiba di daerah setempat akan dilakukan pemeriksaan ulang sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.
Selanjutnya, kata dia, para pekerja migran juga tetap diawasi melalui gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan dan desa. “Manakala selanjutnya muncul gejala terpapar COVID-19 maka segera kami lakukan penanganan,” katanya.
Ia mengakui, bahwa para pekerja migran yang akan dipulangakan juga mengalami kesulitan ekonomi sehingga pihaknya melalui pemerintah desa akan mengupayakan agar ada intervensi bantuan.
Menyinggung terkait ketersediaan alat rapid test untuk pemeriksaan para pekerja migran, Bupati Kornelis Kodi Mete mengatakan saat ini daerahnya sedang kekurangan rapid test.
Baca juga: Padma: Pemulangan PMI NTT kesempatan untuk benahi tata kelola CPMI
“Kami lagi berupaya untuk mendatangkan itu. Kami juga upayakan supaya di Pulau Sumba tidak hanya rapid test tetapi ada swab tes, mudah-mudahan terwujud karena sudah ada donatur yang menyiapkan tapi perlu ijin lagi dari kementerian terkait,” katanya.
